Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Layanan Kesehatan Dipastikan Tak Terdampak
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan anggaran untuk program-program layanan kesehatan akan disesuaikan lebih baik meski anggaran Kemenkes dipangkas Rp 19 triliun.
![Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Layanan Kesehatan Dipastikan Tak Terdampak](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/08/16/2024_08_16-20_40_10_8da1e28c-5bd8-11ef-b4b7-0242ac120007_960x640_thumb.jpg)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan tak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Kementerian Kesehatan dipangkas Rp 19 triliun dari alokasi pagu anggaran pada 2025 Rp 105,7 triliun.
"Yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50%, itu sudah kami potong," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2)
Ia mencontohkan, salah satu efisiensi yang dilakukan kementeriannya adalah terkait dengan perjalanan dinas. Para pejabat eselon 1 yang biasanya mendapatkan penerbangan kelas bisnis, kini dijatah dengan penerbangan kelas ekonomi.
"Kalau perlu menteri-nya juga naiknya Citilink, jadi enggak ada business class-nya. Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, ya udah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu ngak apa-apa juga sih," kata Budi.
Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga secaa keseluruhan merupakan langkah yang baik, untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial. Sedangkan untuk program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis justru anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi kelancaran program.
Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.