Pemkab Lumajang Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jika diperlukan, Pemkab akan menggunakan sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam pelaksanaan program tersebut.

“Sampai saat ini belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam program MBG. Program ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, jika nantinya juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, Pemkab Lumajang akan memanfaatkan anggaran dari BTT yang telah disiapkan dalam APBD 2025,” ujar Agus saat dikonfirmasi pada Rabu (5/2/2025).

Ia menambahkan, Pemkab Lumajang telah menganggarkan dana BTT sebesar Rp15 miliar pada tahun 2025 untuk kebutuhan darurat, seperti penanganan bencana alam dan perbaikan infrastruktur.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Agus juga memastikan bahwa kontribusi Pemkab dalam program MBG tidak akan mengganggu pelaksanaan program strategis daerah lainnya.

“Dana BTT memang dirancang untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD. Saat ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran,” jelasnya.

Pemkab Lumajang berharap juknis pelaksanaan program dapat segera diterbitkan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang.

Selain menyatakan kesiapan mendukung program MBG, Pemkab Lumajang juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program tersebut.

Meski program MBG telah berjalan di beberapa daerah sejak Januari 2025, Kabupaten Lumajang belum termasuk dalam wilayah percontohan, sehingga program ini belum dilaksanakan di daerah tersebut.

Sekda Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa karena program ini melibatkan penghimpunan dana dan distribusi bantuan, ada risiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan kerja sama atau meminta sumbangan dengan dalih terkait program MBG.

“Program MBG ini dikelola langsung oleh lembaga resmi, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, jika ada pihak yang menawarkan kerja sama atau meminta dana atas nama MBG, warga harus berhati-hati. Hingga saat ini, juknis pelaksanaan untuk Lumajang belum kami terima,” tegas Agus.

Untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, Pemkab Lumajang menyatakan bahwa distribusi bantuan MBG nantinya akan dikelola oleh koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terverifikasi. Tidak ada keterlibatan pihak individu di luar instansi resmi dalam penyaluran bantuan ini.

“Nantinya, penyedia bahan baku MBG adalah koperasi dan BUMDes yang memenuhi kriteria. Jadi, warga tidak perlu khawatir atau tertipu oleh oknum yang mengaku bisa menyalurkan bahan makanan melalui jalur pasar atau individu tertentu,” tambah Agus. (ted)