Baru Saja Dilantik, Trump Beri Israel Hadiah: Cabut Sanksi untuk Pemukim Israel di Tepi Barat
Presiden AS Donald Trump mencabut sanksi terhadap para pemukim Israel di Tepi Barat yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina.
TRIBUNNEWS.COM – Presiden (AS) memberikan “hadiah” untuk pada hari pelantikannya, Selasa, (21/1/2025).
Hadiah itu ialah pencabutan sanksi terhadap para pemukim sayap kanan di dan individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga di sana.
Awalnya sanksi itu dijatuhkan oleh AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Sanksi itu diberlakukan melalui Executive Order 14115 yang dikeluarkan tanggal 1 Februari 2024.
Melalui perintah eksekutif itu, pemerintah AS bisa menjatuhkan sanksi kepada “orang-orang yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di ”.
Sanksi bertujuan untuk mendesak pemerintah agar menindak para ekstremis yang diyakini AS telah memperkecil kemungkinan diberlakukannya solusi dua negara untuk mengatasi konflik antara dan .
Tahun lalu ada 17 individu dan 16 entitas di yang dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Biden.
Salah satu yang disanksi adalah Avichai Suisse, direktur organisasi “HaShomer Yudea dan Samaria”. AS menyebut tindakan Suisse telah menciptakan lingkungan yang di dalamnya kekerasan berkembang.
AS juga menyatakan organisasi “Pemuda Bukit” sebagai kelompok ekstremis dan kekerasan. Organisasi itu disebut bertanggung jawab atas aksi pembakaran massal untuk mengganggu warga Palestina di Tepi Barat.
Reuters menyebut keputusan Trump itu merupakan salah satu pencabutan terhadap kebijakan utama Biden.
Menurut kantor berita Inggris itu, aksi kekerasan oleh para pemukim terhadap warga memicu keprihatinan dari beberapa sekutu di Barat.
Sejak Perang 6 Hari tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat. Padahal, warga Palestina menginginkan wilayah itu sebagai tempat mendirikan ibu kota negara Palestina.
Baca juga:
Israel nekat membangun pemukiman di meski kebanyakan negara mengecamnya sebagai tindakan ilegal. Negara Yahudi itu menggunakan alasan historis untuk membenarkan aksinya.
The Times of mengatakan pemerintah memilih mengabaikan aksi kekerasan terhadap warga di selama bertahun-tahun. Bahkan, masalah itu makin parah saat dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Itamar Ben Gvir, eks Menteri Keamanan yang baru saja mengundurkan diri, mengklaim aksi itu bukan suatu masalah.
