BP3MI Kepri pastikan efisiensi anggaran tak ganggu perlindungan PMI

Batam (ANTARA) - Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu layanan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala BP3MI Kepri Iman Riyadi dikonfirmasi di Batam, Selasa, mengatakan pihaknya menyiapkan strategi untuk memastikan layanan perlindungan PMI tidak terdampak efisiensi anggaran.

“Tentunya efisiensi anggaran ini menjadi atensi, karena disamping ada efisiensi kami tidak bisa menolak, artinya ini ada warga negara kita yang harus dibiayai, terlepas PMI ini legal atau ilegal, semua terbiayai semua,” kata Imam.

BP3MI Kepri memfasilitasi pemulangan PMI deportasi dari Malaysia, hingga Februari ini sudah ada 399 PMI yang difasilitasi.

Baca juga:

Hampir 80 persen PMI deportasi yang dipulangkan melalui Kepri, kata dia, difasilitasi oleh BP3MI untuk biaya kepulangannya ke kampung halaman, termasuk PMI yang mengalami sakit dan meninggal dunia.

Namun banyak juga PMI yang setelah dideportasi membiayai sendiri kepulangannya ke kampung halaman atau dijemput oleh keluarga. Kebanyakan PMI yang dideportasi berasal dari Jawa, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Walaupun itu PMI unprosedural (ilegal) tetap dibiayai oleh negara semua, termasuk yang sakit dan meninggal,” katanya.

Baca juga:

Diakui Imam, lembaganya terdampak kebijakan efisiensi, meskipun tak merinci berapa besaran anggaran yang terdampak efisiensi, namun hampir 50 persen anggarannya dipangkas. Mayoritas penghematan anggaran ini untuk perjalanan dinas.

Adapun strategi yang disiapkan BP3MI Kepri menghadapi efisiensi anggaran adalah membangun komunikasi, koordinasi, dan pemetaan, terkait manajemen pemulangan PMI.

“Strategi kami petakan dulu, kami komunikasi ke KBRI, agar anggaran seefisiensi ini harus selaras dengan PMI yang dipulangkan dari KBRI. Ini kami manage, sehingga kami tidak ingin ketika (PMI) telah dipulangkan tidak bisa terbiayai,” kata Imam.

BP3MI Kepri mencatat ada sekitar 7.000 PMI deportasi dari Johor Bahru, Malaysia, yang masih menunggu untuk dipulangkan ke Indonesia. Pemulangan ini bisa melalui wilayah Kepri atau Riau, maupun Kalimantan dan Medan.

Baca juga:

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025