BRI bidik penyaluran KPR subsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar ...

Jan 21, 2025 0

BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2025.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema FLPP dan Tapera, penyaluran pembiayaan KPR tersebut ditargetkan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

“BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani di Jakarta, Selasa.

Handayani menegaskan bahwa langkah BRI ini merupakan wujud nyata dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan program tiga juta rumah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program tiga juta rumah mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

BRI pun berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini, menurut perseroan, mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional. Erick pun menekankan perlunya kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak untuk mewujudkan Asta Cita tersebut.