BSKDN prioritaskan adaptasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memprioritaskan aspek adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan pada tahun 2025.

"Karena kita selalu berbicara evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti), kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga:

BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

Menurut Yusharto, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama.

"Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut," kata dia.

Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang perlu dijaga. Setiap program yang dirancang mesti memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

“Dengan layanan publik yang lebih baik, khususnya perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang," ujarnya.

Baca juga:

Di sisi lain, Yusharto menyebut inovasi merupakan ciri khas BSKDN. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada mendorong unit kerja lain, tetapi juga harus diwujudkan dalam internal BSKDN sendiri.

“Kita harus punya kapasitas untuk mendorong BPSDM, Dukcapil, dan unit-unit lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif," katanya.

Dia mengatakan BSKDN berkomitmen untuk meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan yang strategis.

BSKDN telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran data terkait perbaikan layanan publik yang diharapkan dapat mendukung kelancaran perizinan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan produksi ekonomi.

"Jika lapangan kerja terbuka maka pengangguran berkurang. pengangguran berkurang maka produksi meningkat, ada produk. jika produk meningkat maka akan ada tambahan," ujar Yusharto.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025