Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, yang Berulang Tahun di Januari Tetap Dilayani

Cek kesehatan gratis akan dimulai Senin, 10 Februari 2025. Kementerian Kesehatan menyiapkan alternatif bagi yang tak punya akses Internet atau ponsel.

Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, yang Berulang Tahun di Januari Tetap Dilayani

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan secara resmi akan memulai program bagi penduduk yang berulang tahun pada Senin, 10 Februari 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman mengatakan cek kesehatan gratis tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang berulang tahun besok, tetapi juga yang berulang tahun pada Januari 2025. “Ya, jadi yang besok bisa menikmati itu adalah bukan cuma yang tanggal 10 Februari ulang tahun, tapi kita mundur ke belakang dari 1 Januari,” kata Aji ketika dihubungi dari Jakarta pada Ahad, 9 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Aji mengatakan, untuk masyarakat yang ulang tahunnya terlewat, dapat melakukan pendaftaran dan diberikan waktu hingga April 2025. Pelaksanaan cek kesehatan gratis dimulai di lebih dari 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia, dengan terdapat potensi perluasan ke fasilitas layanan kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dia mengajak masyarakat segera mendaftar baik melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) atau melalui layanan WhatsApp Kemenkes. Bagi yang tidak memiliki ponsel atau jaringan Internet dapat membawa KTP ke puskesmas untuk mendapatkan layanan tersebut. 

Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan jika memang hasil pemeriksaan kesehatan mereka mengindikasikan kebutuhan penanganan di puskesmas. Yang membutuhkan layanan lebih kompleks, kata dia, akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan secara khusus bagi yang ingin menggunakan BPJS Kesehatan. “Oleh karena itu, kita juga mengimbau masyarakat yang belum punya BPJS Kesehatan segera daftar. Yang masih tidak aktif, ya diaktifkan lagi," tuturnya.

Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit untuk meningkatkan potensi kesembuhan. Program ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni cek kesehatan ulang tahun yang diberikan pada saat berulang tahun atau dalam kurun waktu 30 hari setelahnya. Kemudian, cek kesehatan saat sekolah bagi yang berusia 7-17 tahun, hingga cek kesehatan khusus bagi ibu hamil dan balita.

Masyarakat yang Tak Punya Akses Internet Tetap Bisa Cek Kesehatan Gratis

Sebelumnya, Kemenkes telah menyiapkan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses Internet atau sama sekali tidak memiliki telepon seluler untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Program ini rencananya akan dijalankan secara digital melalui aplikasi Satu Sehat.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes Setiaji mengatakan alternatifnya adalah dengan langsung datang ke puskesmas dengan membawa KTP. “Jadi ada satu cara lain, khususnya bagi yang sama sekali tidak memiliki HP, yaitu bisa langsung datang ke puskesmas dengan membawa KTP,” kata dia dalam konferensi pers persiapan peluncuran Cek Kesehatan Gratis di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2025.  

Meski demikian, Setiaji tetap menganjurkan masyarakat mendaftar secara digital. Jika tidak bisa mengakses aplikasi Satu Sehat, Kemenkes membuka layanan pendaftaran melalui WhatsApp di nomor 081110500567.

Kemenkes juga akan membatasi kuota 30 orang per hari untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan pembatasan ini untuk mengantisipasi membeludaknya antrean masyarakat saat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. “Untuk kuota maksimal, ini kami lakukan pembatasannya supaya masyarakat nanti enggak jengkel karena sudah cukup ramai dan juga menunggu lama,” ujarnya.

Maria menyebutkan pembatasan kuota ini masih dapat bervariasi. Kemenkes membuka kemungkinan penambahan hingga 50 orang per hari. Namun, hal tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu di seluruh puskesmas di Indonesia. “Teman-teman di puskesmas juga akan evaluasi, kalau bisa menambah maka kuota itu akan ditambahkan melalui sistem digital,” kata dia.  

Dia juga menjelaskan pembatasan ini bertujuan mengantisipasi masyarakat yang mendaftar secara manual tanpa menggunakan sistem digital milik Kemenkes. “Yang kami harap itu sangat sedikit, tapi kami harap semua bisa mendaftar melalui (aplikasi) Satu Sehat,” ujarnya.

Komisi IX DPR: Pemotongan Anggaran Jangan Ganggu Cek Kesehatan Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengingatkan pemotongan anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun ini jangan sampai mengganggu layanan kesehatan masyarakat, apalagi pemerintah akan memulai program cek kesehatan gratis.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan cek kesehatan gratis adalah program prioritas pemerintah. Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan alasan layanan kesehatan tersebut tak dilakukan menyeluruh bagi masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

“Skala prioritas, program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” kata Charles saat dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Dalam program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang berulang tahun, kata dia, bakal ada pemeriksaan belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui gangguan kesehatannya. Dengan pengecekan itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, dia mengatakan pemerintah harus bisa mengantisipasi peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) setelah cek kesehatan di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.

“Jangan sampai, ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat pemeriksaan kesehatan gratis, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial itu.

M. Rizki Yusrial, Hanin Marwah, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: