China: pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata capai kesepakatan

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah junta militer Myanmar mencapai kesepakatan damai dengan salah satu kelompok etnis bersenjata yaitu Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar.

"Pemerintah Myanmar dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar mengadakan putaran ketujuh pembicaraan damai di Kunming, provinsi Yunnan. Kedua pihak mencapai dan menandatangani perjanjian gencatan senjata resmi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (20/1).

Mao Ning menyampaikan pembicaraan damai tersebut dilakukan pada Januari 2025, tanpa menyebut tanggal pasti, sebagai upaya China untuk melakukan mediasi dan mendorong perbaikan kondisi di Myanmar.

"Kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran pada pukul 12 malam pada 18 Januari 2025, waktu Beijing. Kedua pihak juga berterima kasih kepada China karena telah memfasilitasi hasil putaran pembicaraan damai," ungkap Mao Ning.

Mao Ning mengungkapkan pemerintah China sepenuhnya ingin untuk meredakan ketegangan di Myanmar utara, melayani kepentingan bersama pihak di Myanmar dan negara-negara di kawasan, hingga memastikan keselamatan dan keamanan, stabilitas dan pembangunan wilayah perbatasan China-Myanmar.

"China dan Myanmar adalah tetangga yang bersahabat, dan kami dengan tegas menentang perang dan pergolakan di Myanmar. Kami berharap semua pihak akan menjaga momentum gencatan senjata dan perundingan damai, sungguh-sungguh melaksanakan kesepahaman bersama yang ada, mengambil inisiatif dalam meredakan situasi di lapangan dan selanjutnya berunding dan menyelesaikan isu-isu terkait melalui dialog," jelas Mao Ning.

China, ungkap Mao Ning, dengan tegas mendukung Myanmar dalam menjaga kemerdekaan, kedaulatan, persatuan nasional dan integritas teritorial, serta dengan tegas mendukung upaya Myanmar untuk menjaga negara tetap damai dan stabil serta mengembangkan ekonominya.

"China juga tegas mendukung Myanmar dalam mewujudkan rekonsiliasi politik sedini mungkin dan memajukan agenda politik dalam negerinya di bawah kerangka konstitusi. China siap untuk secara aktif mempromosikan perundingan perdamaian dan memberikan dukungan serta bantuan untuk proses perdamaian di Myanmar utara," tambah Mao Ning.

Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (Myanmar National Democratic Alliance Army atau MNDAA) adalah salah satu dari sejumlah kelompok bersenjata etnis minoritas yang berjuang untuk mengusir militer dari apa yang dianggap sebagai wilayah milik mereka.

Kelompok tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut Aliansi Tiga Persaudaraan, bersama Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA) yang melancarkan serangan terhadap junta militer pada akhir Oktober 2023 di sebagian besar wilayah yang berada di dekat perbatasan China.

MNDAA, yang juga terdiri dari etnis Tionghoa, mengatakan pada Juli 2024 telah menguasai pangkalan militer besar di dekat perbatasan China.

Myanmar jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi setelah pada Februari 2021 tentara Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Ttentara junta melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang dan memunculkan kelompok oposisi bersenjata di berbagai wilayah.

China pun beberapa kali sudah menyampaikan kekhawatirannya di sepanjang perbatasannya yang panjangnya lebih dari 2.000 kilometer dengan Myanmar akan membahayakan investasi dan perdagangan.

China pada Desember 2023 dan 10-11 Januari 2024 telah berupaya untuk menjadi mediator dan mempertemukan junta militer dan tiga kelompok etnis bersenjata, tapi pasca pertemuan tersebut kondisi keamanan di Myanmar bagian utara tetap buruk yang bahkan membuat China mengeluarkan peringatan agar warganya tidak mendatangi Myanmar utara.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025