DPD RI: Perlu digitalisasi alat ukur kadar pati dan timbangan ubi kayu

Lampung Utara (ANTARA) - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Umar Bonte menilai perlu dilakukan pembaharuan terhadap alat ukur kadar pati dan timbangan ubi kayu menjadi digital agar perhitungan harga ubi kayu lebih transparan.

"Dalam kunjungan kali ini di salah satu perusahaan tapioka di Lampung, agak terkejut dengan alat ukur kadar pati serta timbangan yang digunakan, sebab semua masih manual," ujar La Ode Umar Bonte di Lampung Utara, Rabu.

Ia mengatakan dengan lama operasional dan kapasitas perusahaan yang cukup besar, maka perlu dilakukan pembaharuan alat untuk mendukung transparansi penetapan kadar pati serta berat ubi kayu milik petani.

"Ini tadi saat menimbang dan mengukur kadar pati semua masih manual di dunia yang sudah modern. Menurut saya semua harus diubah jadi digital, kalau cuma seperti tadi caranya, di mana ubi kayu di potong, dicelup ke air tanpa diperas patinya, kemudian ditimbang dan muncul angka itu kurang logis. Dan anehnya pabrik sebesar itu menimbang dengan alat yang sesederhana itu pasti akan memunculkan kesulitan," katanya.

Dia melanjutkan, pemanfaatan alat uji pati serta timbangan menjadi digital di pabrik-pabrik tapioka perlu peran serta dari pemerintah daerah guna menjaga industri ubi kayu Lampung.

"Pemerintah daerah harus memberi pembanding alat uji pati dan timbangan ubi kayu yang benar, agar ada evaluasi mekanisme selama ini benar atau tidak. Sebab di negara lain seperti Thailand saja sudah menggunakan alat uji dan timbangan digital," ucap dia.

Menurut dia, perbaikan tersebut harus dilakukan, sebab saat ini harga ubi kayu milik petani ditentukan dari kadar pati ubi kayu.

"Kami cukup kaget karena di luar ekspektasi saat melihat peralatannya hanya ada satu, sedangkan kapasitas tampung perusahaan cukup besar. Namun kami bersyukur dapat melihat kondisi secara langsung, bagaimana pabrik, petani bergerak," tambahnya.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih intensif kepada pabrik agar peralatan yang digunakan tetap mumpuni dan layak.

"Kami tidak ingin petani dirugikan, tapi di satu sisi kami juga tetap berusaha agar ekonomi stabil dengan tidak membuat perusahaan kesulitan. Sehingga semua harus diselesaikan dengan baik dan transparan," ujar dia lagi.

Kunjungan kerja DPD RI di beberapa pabrik tapioka di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah tersebut dihadiri oleh anggota DPD RI Komite II Sularso, DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin, dan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Kurniawan Affandi.

Baca juga:
Baca juga:

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025