DPRD Kota Malang usul skema bagi anggaran pelaksanaan program MBG

Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, mengusulkan skema bagi anggaran antara pemerintah kota setempat dan pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Sabtu, mengatakan untuk satu porsi makanan di Kota Malang bisa dikatakan ideal atau memenuhi kecukupan gizi berada pada kisaran harga Rp14.900.

"Kemarin sewaktu trial (MBG) ternyata biayanya lebih dari Rp10 ribu, kan itu dari pusat. Nah sisanya bagaimana? Maka bisa memakai dari APBD," kata Amithya.

Harga Rp14.900 untuk setiap porsi makanan sudah mencakup sayur, lauk pauk, buah, nasi, dan susu.

Maka dari itu, DPRD Kota Malang mendorong agar pemkot setempat bisa mengalokasikan besaran anggaran dari APBD agar porsi MBG bisa ideal untuk dikonsumsi pelajar.

"Itu juga termasuk biaya pengantaran dan penjemputan makanan," ujarnya.

Dia berharap Pemkot Malang terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai skema pembagian anggaran untuk MBG. Terlebih petunjuk teknis mengenai program tersebut juga belum diterima.

"Kami di Kota Malang sama dengan (daerah) lainnya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," ucapnya.

Mengenai program MBG yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dia menyatakan semuanya berjalan dengan baik, meskipun masih belum merata di semua sekolah di Kota Malang.

"Jadi, sebelum dikonsumsi itu, makanannya sudah tertata rapi di dalam kelas, tempat makan juga bersih. Untuk peralatan sendok dan garpu mereka (pelajar) membawa sendiri," ucap dia.

Kelancaran pelaksanaan MBG di Kota Malang juga tidak terlepas dari komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah terkait makanan yang pantang dikonsumsi anak-anaknya karena kondisi tertentu, seperti alergi.

"Orang tua juga sudah mendengar program ini dan pasti melakukan antisipasi dengan menyampaikan ke guru masing-masing. Menurut saya komunikasi ini penting karena nanti sekolah bisa menyampaikan ke pemerintah," katanya.