Efisiensi Anggaran Berujung Kegaduhan di Masyarakat, Mahfud Ingin Presiden Prabowo Beri Penjelasan
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam) ikut menanggapi soal adanya kebijakan efisiensi anggaran dari .
Menurut Mahfud, efisiensi anggaran ini telah berdampak pada kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu banyak juga karyawan di berbagai instansi pemerintah dilanda kecemasan akibat efisiensi anggaran.
Mereka takut efisiensi anggaran ini bisa berimbas pada keputusan pemberhentian kerja atau PHK.
"Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasa mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi dimana-mana, kecemasan terjadi di berbagai instansi pemerintah," kata Mahfud dilansir Kompas TV, Kamis (13/2/2025).
Lebih lanjut Mahfud juga mempertanyakan logika penggunaan anggaran dalam efisiensi anggaran ini.
Diketahui salah satu tujuan efisiensi anggaran ini adalah untuk pembiayaan beberapa program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis.
Namun Mahfud kemudian menyinggung, pembiayaan makan bergizi gratis ini bisa saja berdampak pada PHK karyawan di berbagai instansi.
"Logika-logika anggaran untuk keperluan lain itu juga menjadi pertanyaan. Karena kalau untuk ngasih makan bergizi gratis, tetapi di sisi lain ada PHK atau pengurangan kegiatan karena untuk makan bergizi gratis. Itu kan perlu dipikirkan," terang Mahfud.
Meski demikian Mahfud tetap merasa bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo ini tidak salah.
Namun menurut Mahfud, Prabowo tetap harus bisa menjelaskan terkait detail efisiensi anggaran ini.
Baca juga:
Agar Prabowo juga bisa menjawab kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat setelah kebijakan efisiensi anggaran diputus.
"Menurut saya tidak ada yang boleh mengatakan ini salah. Yang dilakukan Pak Prabowo ini mungkin benar, tapi harus dijelaskan kepada rakyat."
"Agar kegelisahan-kegelisahan dan target kapan ini akan stabil situasi ini, menjadi tugas presiden untuk menjelaskannya," pungkasnya.
