Efisiensi Anggaran Demi Selamatkan Negara, Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Isu Sesat
Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga diperketat.
![Efisiensi Anggaran Demi Selamatkan Negara, Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Isu Sesat](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/EFISIENSI-ANGGARAN-DPR.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.
Baca juga:
Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga.
Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Ridwan Fawallang menyebut efisiensi anggaran harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat, layaknya tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot.
Baca juga:
“Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” ujar Ridwan dalam pernyataannya, Rabu(12/2/2025) malam.
Ridwan Fawallang juga menegaskan bahwa ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti , layanan dasar publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, , dan subsidi.
Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat.
Lebih lanjut, pria bergelar doktor ini menambahkan bahwa dengan kebijakan efisiensi ini kementerian dan lembaga akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. “Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” katanya.
Baca juga:
Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga akan semakin diperketat sehingga penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Ridwan Fallawang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan terkait kebijakan efisiensi ini. “Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Baca juga:
Dengan implementasi yang baik, diharapkan semakin sehat, transparan, dan berdampak optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.