Ekonom: Perlu paket kebijakan antisipasi kehilangan income sektor MICE

Bahkan, setelah pandemi COVID-19, kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan perlu paket kebijakan khusus sebagai kompensasi potensi kehilangan pendapatan di sektor Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

"Adapun paket kebijakan khusus itu, misalnya pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitasi promosi event internasional," kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa efisiensi anggaran sektor MICE dapat berdampak negatif ke sektor tersebut, yang mana sebagian besar pelaku usaha MICE mengandalkan pendapatan dari event pemerintah.

“Bahkan, setelah pandemi COVID-19, kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Khawatir ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” ujar Bhima.

Ia menyebutkan dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE di antaranya potensi kehilangan lapangan kerja mencapai 104.000 orang, sedangkan dari sisi PDB potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

“Berharap dari wisman (wisatawan mancanegara) dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE, dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” ujar Bhima.

Selain itu, Ia menyebut diperlukan antisipasi dampak negatif efisiensi belanja terhadap kinerja kementerian/lembaga (K/L), khususnya dalam capaian program prioritas di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

“Kalau perjalanan dinas untuk diplomasi dagang dipangkas, bagaimana bisa dorong kinerja ekspor? Padahal situasi perang dagang butuh kelincahan untuk cari pasar ekspor baru,” ujar Bhima.

Ia melanjutkan terkait dengan pembangunan ekonomi kewilayahan yang membutuhkan koordinasi intens secara langsung antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta pemerintah daerah (pemda).

“Tidak semua bisa diganti rapat online, harus meninjau lokasi juga,” ujar Bhima.

Di sisi lain, Ia menyampaikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial atau efisiensi anggaran MICE dapat meningkatkan ruang fiskal.

Ia menyebutkan selama ini beban belanja birokrasi cukup menjadi sorotan, karena menyumbang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penambahan utang pemerintah.

“Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif. ATK juga bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas,” ujar Bhima.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025