Puluhan Dosen PNM Madiun Ikut Aksi Demonstrasi ke Jakarta

Jakarta (beritajatim.com)– Puluhan dosen Politeknik Negeri Madiun (PNM) turut dalam aksi demonstrasi di Jakarta untuk menuntut pencairan Tunjangan Kinerja (TUKIN).

Mereka bergabung dengan ratusan dosen lain yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) pada Senin (03/02/2025).

Mereka menekan pemerintah agar segera membayarkan hak TUKIN bagi dosen ASN di bawah lingkungan kerja Kemendiktisaintek tahun 2025. Para dosen beranggapan bahwa hak tersebut seharusnya sudah diterima sejak lama.

Koordinator aksi perwakilan dari PNM, Qimmiyatus Sa’adah, menyampaikan bahwa sebanyak 32 dosen dari Kota Madiun telah berangkat sejak Minggu (02/02/2025). Mereka saat ini bergabung dengan sekitar 300 dosen lainnya di Bundaran Patung Kuda, Jakarta.

“Agenda kami masih sama yaitu menuntut tunjangan kinerja untuk dicairkan sesegera mungkin, karena sudah ada peraturan pemerintahnya dan Kementerian Sains juga sudah menerbitkan edaran bahwa ada kekeliruan dalam birokrasi di masa kepemimpinan sebelumnya. Sehingga secara birokrasi apa yang menjadi hak kami itu tidak diajukan ke Kementerian Keuangan seperti itu,” ujar Qimmiyatus Sa’adah.

Selain dosen dari PNM, aksi ini juga diikuti oleh sekitar 110 dosen lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Mereka berharap dapat bertemu langsung dengan Menteri Diktisaintek atau bahkan Presiden.

“Kurang lebih 300 dosen dari perwakilan seluruh Indonesia. Kami berharap Tukin segera cair dan dalam aksi ini kami dapat bertemu Pak Menteri bahkan Presiden,” ungkap Qimmiyatus Sa’adah yang juga merupakan dosen Akuntansi di PNM.

Sementara itu, Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa pihaknya menuntut pencairan Tukin yang telah tertunda selama lima tahun.

“Kami tidak meminta belas kasihan, kami menuntut hak kami yang telah tertunda selama 5 tahun,” ujar Anggun Gunawan.

Aksi demonstrasi ini juga menjadi bentuk solidaritas dosen ASN di berbagai daerah. Anggun menambahkan bahwa upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba menggagalkan aksi ini dengan tekanan dan provokasi tidak akan berhasil.

“Tuntutan ini berlaku untuk dosen ASN yang mengajar di PTN Satker, BLU, PTNBH, maupun di LLDikti. Sebagaimana hak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara. Selama ini, dosen ASN di Kementerian lain telah menerima Tukin sejak tahun 2012, sedangkan dosen ASN di Kemendiktisaintek terus diperlakukan tidak adil,” pungkasnya. [fiq/ted]