Dedi Mulyadi Heran, KNPI dan BKPMI Terima Hibah Miliaran, Muhammadiyah Nol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Terpilih rapat bersama petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar membahas dana hibah untuk organisasi. Dia pun tercengang ketika mendapat laporan dari anak buahnya tentang distribusi hibah dari APBD Jabar 2025.

Menurut dia, ada ketidakadilan dalam pembagian dana hibah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Dia heran, mengapa bantuan yang diberikan sangat tidak proporsional.

"Sekarang bantuan-bantuan organisasi kayak kepemudaan, yang organisasi Pramuka dan segala macam. Untuk KNPI Rp 5,5 miliar, Kwartir Pramuka Rp 4,8 miliar, terus yang lainnya kecil-kecil terkait kepemudaan antara Rp 200-an juta," kata Dedi menanggapi laporan anak buahnya dikutip dari channel Youtube pribadinya di Jakarta, Ahad (2/2/2025).

Dia merasa aneh mengapa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendapatkan dana hibah tertinggi. Sementara, Dedi mendapat laporan, Muhammadiyah malah tidak mendapatkan hibah dari Pemprov Jabar.

"Nah kayak proporsinya, NU Rp 1,7 miliar, KNPI Rp 5 miliar, Pramuka Rp 4 miliar. Persis Rp 500 juta, Muhammadiyah gak dapat banget," ujar Dedi sembari tertawa kecil. Dia heran mengapa, pembagian hibah terkesan serampangan.

Dia juga menyentil Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) mendapatkan hibah Rp 3,1 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam (Persis) di Jabar, keanggotaan BKPMI tidak ada apa-apanya dibandingkan ketiga ormas Islam tersebut. Menurut dia, ketiga ormas Islam itu mengurus banyak sekali jamaah, namun malah mendapatkan nominal hibah sedikit. Bahkan, Pemprov Jabar tidak mengalokasikan hibah untuk Muhammadiyah Jabar.

"BKPMI bantuan lebih tinggi dari Persis, ini kan Persis organisasi lebih gede yang diakui kelembagaannya, dapat Rp 3,1 miliar? Nanti dipikir BKPMI bukan ormas kayak NU, Muhammadiyah, Persis, ormas Islam ya, ya kelembagaan, ya masak BKPMI mendapat bantuan lebih dari Persis, bahkan Muhammadiyah nol, lebih tinggi dari NU," kata Dedi heran.

Mantan bupati Purwakarta tersebut pun mengajak anak buahnya untuk merevisi nilai hibah tersebut. Pasalnya, bantuan yang dikucurkan untuk organisasi tidak berdasarkan ketentuan yang bisa diterima akal publik. Dedi mengajak mereka yang menyusun anggaran untuk bisa membuat bobot organisasi yang menerima hibah agar terkesan adil.

"Saya tak mengomentari, ini dari sisi rasionalitas ini tidak rasional. Dibuatlah proporsi, ormas keagamaan jumlah pemeluknya banyak, bantuannya lebih tinggi, kalau memakai bobot hitung saja jumlah anggotanya," kata Dedi.

Loading...