Ratusan Dosen Demo Desak Pemerintah Bayar Tukin, Ancam Mogok Nasional

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi unjuk rasa pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020 di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin (3/2). Mereka melakukan aksi damai sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) ini menuntut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar membayarkan tukin mereka sejak tahun 2020 hingga tahun ini.

Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Sumatera Barat, Syafri Amir, mengatakan dirinya tidak mendapatkan tukin dalam empat tahun belakangan. Dosen berusia 63 tahun ini mengatakan, ketiadaan tukin dalam 4 tahun terakhir cukup berdampak pada ekonomi keluarga.

“Yang seharusnya bisa membayar anak kuliah, ini sudah terancam putus. Putus kuliah karena kemampuan membayar itu,” kata Syafri, yang mengaku telah menjadi dosen sejak 1990.

Dia juga mengeluhkan adanya diskriminasi terhadap para dosen yang bekerja berdasarkan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri (PTN), PTN Satuan Kerja (Satker), badan layanan umum (BLU), PTN badan hukum, serta dosen ASN yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta (PTS) menghadapi ketimpangan pendapatan akibat perbedaan pola remunerasi.

Selain itu, dia mengatakan banyak dari pegawai universitas maupun dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki gaji lebih tinggi dari upah bulanan dosen.

“Pegawai di perguruan tinggi bahkan dengan level yang sama penghasilannya lebih tinggi dari dosen,” ujarnya.

Aksi damai tersebut juga dihadiri oleh Kimia Tusyaadah, Dosen dari Politeknik Negeri Madiun. Dia mengatakan dirinya datang ke Jakarta bersama 110 perwakilan dosen dari Jawa Timur. Kimia mengatakan dosen yang bekerja di perguruan tinggi Satker tidak mendapatkan tukin sejak 2020.

Wanita yang telah menekuni profesi dosen sejak 2014 ini berharap pemerintah dapat melunasi tukin para dosen sejak 2020 hingga 2025. Kimia mengatakan, dirinya ttelah menerima keterangan Kemdiktisaintek yang menyebut kementerian sebelumnya tidak meneruskan birokrasi pengurusan tukin ke Kementerian Keuangan.

“Sudah ada informasi tentang itu. Kami berharap yang tahun ini itu segera dicairkan. Supaya tidak terulang lagi ke lima tahun sebelumnya,” ujarnya.

Demo tukin kali juga dihadiri oleh Dony Djitmau, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua Monokwari. Dia mengatakan, penangguhan pembayaran tukin dosen selama empa tahun terakhir memicu efek domino bagi kesejahterahan dosen dan kualitas pendidikan nasional.

Dony mengatakan banyak dosen-dosen yang kini banyak mencari penghasilan sampingan lewat pekerja lepas. Hal ini turut berdampak terhadapap kinerja dosen di ruang kelas tidak optimal.

“Banyak dosen-dosen tidak maksimal untuk mengajar. Mereka banyak mengejar proyek di luar atau mencari job tambahan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Itu memang terasa sekali,” kata Dony.  

Ancam Mogok Nasional

Ketua Adaksi, Anggun Gunawan mengatakan bahwa alasan Kemdiktisaintek yang sulit mencairkan tukin dosen 2020-2024 karena perubahan nomenklatur yang memecah Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan menjadi tiga kementerian, salah satunya menjadi Kemdiktisaintek.

Anggun mengatakan alasan tersebut tidak relevan, mengingat para pekerja administrasi di universitas seperti tenaga kependidikan, administrasi, peranata komputer dan pustakawan tetap memeroleh tukin.

“Alasan terkait dengan nomenklatur itu rasanya tidak pas untuk konteks ini. Jadi menurut kami, itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah saja,” kata Anggun.

Anggun mengatakan para dosen berencana untuk melangsungkan mogok nasional apabila tuntutan pencairan tukin tahun ini tak dipenuhi. “Semua dosen itu akan berhenti mengajar dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan tukin kami,” ujarnya.

Di sisi lain, Adaksi juga terus mengadvokasi pencairan tukin 2020-2024 melalu gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).  “Kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan tukin dari tahun 2020,” kata Anggun.

Anggaran Tukin ASN Rp 2,5 triliun

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun pencairan tukin tahun 2025. Anggaran ini ditujukan kepada dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di LLDIKTI berjumlah 33.957 dosen.

Besaran dana tukin Rp 2,5 triliun itu nantinya hanya akan mengakomodir pencairan tukin tahun ini, tanpa membayar tunjangan kinerja dosen yang tertunda sejak 2020. Ketentuan tersebut tertulis dalam Surat Edaran (SE) Kemdiktisaintek Nomor 247/M.A/KU.01.02/2025.

SE Kemdiktisaintek itu menguraikan bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi pada pemerintahan sebelumnya tidak melakukan alokasi pengajuan alokasi kebutuhan anggaran dan tidak menempuh proses birokrasi yang seharusnya. “Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemberian tukin dosen ASN tidak dapat diberikan,” tulis SE tersebut