Erick Thohir Cerita soal Penghematan Listrik di Kementerian BUMN: Sengaja untuk Efisiensi Karbon

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara () turut melakukan penghematan listrik imbas yang diinstruksikan oleh Presiden Subianto.

Dari pantauan Tempo pada Senin kemarin, 10 Februari 2025, sejak pukul 17.00 WIB, pencahayaan di lobby dan lantai dasar gedung Kementerian BUMN redup karena hanya beberapa lampu inti saja yang dinyalakan. Bahkan, hingga pukul 19.00 WIB, beberapa pegawai pulang membawa kendaraan melintasi lobby dengan pencahayaan yang redup.

Petugas piket pun berulang kali memeriksa ke sejumlah sudut ruangan dan sesekali bertanya ke pegawai yang hendak pulang. Petugas itu memastikan tak ada lampu yang menyala ketika gedung ditinggalkan.

Saat Tempo bertanya mengenai pencahayaan yang tidak seperti biasanya itu, salah satu satpam menjawab sambil tertawa. "Iya, lagi hemat," kata dia, Senin, 10 Februari 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan adanya penghematan listrik yang dilakukan di Kementeriannya. Di hadapan wartawan, Erick menunjuk ke arah lampu lobby Kementerian BUMN yang saat itu padam. Ia mengatakan lampu tersebut sengaja dimatikan untuk efisiensi. 

"Mati lampu ini pengurangan efisiensi penyerapan karbon, supaya karbon lebih efisien," kata dia sambil berkelakar "Ini kita mau coba kaca di depan. Kalau bisa diganti solar panel supaya mengurangi keterbutuhan itu."

Lebih lanjut, Erick menyebut belum bisa mengungkap jumlah anggaran Kementerian BUMN yang dipotong. Alokasi apa saja yang akan dikurangi dan terdampak pun belum diputuskan. 

"Belum diputuskan. Saya tidak komentar mengenai anggaran karena belum ada yang diputuskan. Belum ada hitam di atas putih," ujar Erick.

Meski begitu, Erick Thohir akan berupaya maksimal dan memastikan semua proyek BUMN tetap berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya. "Kita ya coba cari jalan gitu, tanpa mengeluh. Karena kita yang penting push bahwa kebijakannya jalan, transformasi BUMN-nya jalan."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat edaran Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Surat itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres itu dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari lalu.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pemangkasan itu dilakukan untuk 16 belanja kementerian seperti alat tulis, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase pemangkasan yang berbeda-beda.

Rinciannya, alat tulis kantor dipotong 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, rapat, seminar dan sejenisnya dipotong sebanyak 45 persen, kajian dan analisis 51,5 persen,  diklat dan bimbingan teknis sebanyak 29 persen, dan honor output kegiatan dan jasa profesi sebanyak 40 persen. 

Kemudian, percetakan dan souvenir dipotong sebanyak 75,9 persen, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipotong 73,3 persen, lisensi aplikasi sebanyak 21,6 persen, jasa konsultan sebanyak 45,7 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan terpotong 10,2 persen. Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga dipotong sebanyak 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya sebanyak 59,1 persen.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.