FKLPID jembatani kebutuhan industri dan tenaga kerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan ...

Feb 12, 2025 0

FKLPID jembatani kebutuhan industri dan tenaga kerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan lembaga pelatihan tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker Noel dalam Rapat Kerja FKLPID yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Wamenaker, FKLPID tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi, tetapi juga sebagai penghubung yang efektif antara dunia industri dan penyedia pelatihan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas, di antaranya penguatan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan industri, pengembangan program pelatihan yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor investasi.

Wamenaker meminta agar langkah-langkah tersebut segera diimplementasikan guna memastikan kompetensi tenaga kerja, terutama di Jawa Barat, dapat berkembang sesuai tuntutan pasar kerja yang dinamis.

Baca juga:

“Saya ingin menekankan bahwa kompetensi tenaga kerja bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup sikap kerja, etos kerja, serta kesiapan untuk menghadapi perubahan di dunia industri,” ujarnya.

Wamenaker juga mengingatkan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah efisiensi anggaran yang menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan sigap dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Partisipasi aktif perusahaan sangat dibutuhkan, salah satunya melalui cost sharing penyelenggaraan pelatihan,” imbuhnya.

Ia berharap FKLPID Jawa Barat dapat memainkan peran yang lebih besar lagi sebagai penghubung antara perusahaan dan lembaga pelatihan vokasi.

Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pelatihan vokasi, sementara perusahaan diharapkan memberikan dukungan pendanaan untuk keberlanjutan program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja setelah pelatihan.

Dengan kolaborasi tersebut, ia optimis dapat tercipta solusi nyata dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.