Keith Kellogg Sarankan Pemilu Ukraina Jika Gencatan Senjata Tercapai
Di tengah konflik yang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, As memberikan saran agar Ukraina mengadakan pemilihan umum pada akhir tahun.
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah konflik yang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, Amerika Serikat memberikan saran agar Ukraina mengadakan pemilihan umum pada akhir tahun ini.
Namun, saran tersebut disertai syarat bahwa gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, , dalam sebuah wawancara dengan Reuters.
Mengapa Pemilu Penting bagi Ukraina di Tengah Perang?
Kellogg menggarisbawahi bahwa pemilu presiden dan parlemen yang telah ditunda selama konflik sangat penting untuk dilaksanakan. “Sebagian besar negara demokrasi menyelenggarakan pemilu di masa perang dan saya pikir itu adalah langkah yang sangat penting untuk Ukraina,” kata Kellogg.
Ia menekankan bahwa melaksanakan pemilu di tengah perang adalah bagian dari kekuatan demokrasi yang memberikan hak kepada lebih dari satu orang untuk mencalonkan diri.
Rencana Perdamaian: Bagaimana Prosesnya?
Trump dan Kellogg sedang merancang sebuah rencana untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia dalam beberapa bulan pertama pemerintahan baru, dengan tujuan mengakhiri konflik yang dimulai sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Meskipun rencana tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum ada keputusan resmi, Kellogg bersama pejabat Gedung Putih lainnya mendorong Ukraina untuk menyetujui pemilu sebagai bagian dari proses awal gencatan senjata.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa jika pemilu dilaksanakan, pemenangnya diharapkan dapat mengambil alih tanggung jawab untuk menegosiasikan kesepakatan damai jangka panjang dengan Rusia.
Apa Tantangan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Pemilu?
Usulan pemilu di Ukraina tidak tanpa tantangan.
Saat ini, negara tersebut berada dalam status darurat militer yang diterapkan sejak invasi Rusia.
Berdasarkan hukum Ukraina, pemilu tidak dapat diadakan selama masa darurat militer.
Meskipun masa jabatan Presiden Volodymyr Zelensky dijadwalkan berakhir pada 2024, ia menyatakan bahwa pemilu mungkin dapat diadakan tahun ini jika pertempuran berhenti dan ada jaminan keamanan yang kuat.
Namun, beberapa pejabat di Kyiv mengungkapkan kekhawatiran bahwa menyelenggarakan pemilu di tengah perang dapat memicu ketidakstabilan politik.
Terdapat kekhawatiran bahwa keputusan untuk mengadakan pemilu dapat melemahkan posisi Zelensky, mengurangi kekuasaannya, dan memungkinkan munculnya perebutan kekuasaan oleh calon lain.
