Kemarin, IKN jadi ibu kota politik 2028 hingga AHY soal HGB pagar laut

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (21/1), mulai dari Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sebagai ibu kota politik pada 2028 hingga Agus Harimurti Yudhoyono tak mengetahui sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

1. Respons unjuk rasa Kemendiktisaintek, Seskab: Kedua pihak sudah bertemu, Menko PMK akan tindaklanjuti

Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengatakan dirinya telah menindaklanjuti adanya unjuk rasa sejumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (20/1).

Teddy mengatakan dirinya telah langsung menghubungi kedua belah pihak pada hari yang sama, Senin, tepatnya saat ia berada di Sumedang, Jawa Barat untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan meresmikan 37 proyek kelistrikan nasional di PLTA Jatigede.

Selengkapnya baca di .

2. Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

Selengkapnya baca di .

3. Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, dan PPN gratis untuk MBR

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

Selengkapnya baca di .

4. DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang menjadi masa sidang pertama tahun 2025 setelah menempuh masa reses sejak Desember 2024.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 286 orang anggota DPR yang hadir secara langsung dan tujuh orang izin tidak hadir secara langsung sehingga ada 293 orang anggota DPR dari seluruh fraksi partai politik yang dianggap hadir dari total 579 orang anggota DPR RI.

Selengkapnya baca di .

5. AHY akui tak tahu soal HGB pagar laut saat jabat Menteri ATR/BPN

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, saat dirinya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di .

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025