Kementerian PU Kaji Penurunan Tarif Tol Jelang Ramadan 2025

Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengkaji penyesuaian tarif jalan tol menjelang Ramadan 2025. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penurunan tarif tol.

Diana mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kepatuhan operator jalan tol terhadap Standar Pelayanan Minimum. Menurutnya, pemerintah hanya akan menaikkan tarif jika kualitas ruas tol tersebut memenuhi standar yang baik.

"Maka dari itu, implementasi penurunan tarif tol jelang Ramadan 2025 mungkin dilakukan. Namun keselamatan pengguna jalan tol tetap nomor satu bagi kami," kata Diana di Gedung DPR, Kamis (23/1).Diana berencana melihat kondisi pemenuhan SPM secara langsung ke beberapa ruas tol sebelum Ramadan 2025. Namun Diana tidak menjelaskan secara rinci ruas tol mana yang dimaksud.Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 menetapkan tarif tol harus disesuaikan setiap dua tahun jika memenuhi SPM. Pemerintah menetapkan delapan komponen dalam SPM jalan tol, yakni kondisi jalan tol, kecepatan rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan, lingkungan, dan rest area.Secara rinci, delapan komponen tersebut diturunkan menjadi 31 komponen terukur yang harus dipenuhi operator. Sebagai contoh, pemerintah akan memeriksa elevasi permukaan jalan tol, kecepatan tempuh, waktu transaksi di gardu tol, hingga toilet di rest area.Seperti diketahui, pemerintah pernah melanggar PP No. 23 Tahun 2024 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki hadimuljono mengaku pernah melanggar aturan tersebut karena tidak menaikkan tarif jalan tol selama empat tahun."Empat tahun terakhir kan ada pandemi. Namun, saya akan bertanggung jawab kalau penundaan penyesuaian tarif tol dinilai melanggar peraturan," kata Basuki di kantornya, Oktober tahun lalu.Menurut dia, kepastian investasi jalan tol pada pemerintahan Prabowo Subianto akan lebih baik. Ini karena sudah tidak ada alasan pemerintah untuk kembali menunda kenaikan tarif jalan tol pada pemerintahan selanjutnya.Menurut dia, penyesuaian tarif tol ditunda karena pandemi memukul pendapatan masyarakat. Pemerintah juga tidak menaikkan tarif listrik dan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan.Pemerintah menyalurkan anggaran negara lebih dari Rp 30 triliun kepada 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan pada 2020. Seluruh pekerja tersebut mendapatkan BLT senilai Rp 2,4 juta pada awal Pandemi Covid-19.  "Selama empat tahun hampir semua orang dapat Bantuan Langsung Tunai dan tarif listrik tidak naik, masa tarif tol naik?" katanya.