Normalisasi Saluran Air Jadi Fokus Utama Atasi Banjir di Jalan KH Syafii Suci Manyar Gresik
KLIKJATIM.Com | Gresik – Banjir yang terus melanda Jalan KH Syafii, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik belum juga teratasi. Meski rekomendasi penanganan sudah diberikan sejak 2023, masalah di jalan penghubung Bunder-Manyar ini masih berlarut-larut tanpa langkah konkret. The post Normalisasi Saluran Air Jadi Fokus Utama Atasi Banjir di Jalan KH Syafii Suci Manyar Gresik appeared first on KlikJatim.com.
Rapat kerja Komisi III DPRD Gresik dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah banjir di Jl KH Syafii, Suci Manyar Gresik (Dok)
| Gresik – Banjir yang terus melanda Jalan KH Syafii Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik belum juga teratasi. Meski rekomendasi penanganan sudah diberikan sejak 2023, masalah di jalan penghubung Bunder-Manyar ini masih berlarut-larut tanpa langkah konkret.
Pada Kamis 23 Januari 2025, Komisi III DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik, pengembang, pengelola jalan tol, hingga pemerintah desa setempat, untuk membahas solusi banjir tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Khoirul Huda, mengungkapkan bahwa sebelum adanya pembangunan Perumahan Modern Land, saluran air di kawasan itu memiliki lebar 2 meter, dan air hujan tertampung di area persawahan warga.
“Namun, setelah banyak bangunan berdiri, saluran air kini hanya tersisa 80 cm. Saluran makin sempit, dan air hujan kembali mengalir ke PPS. Apalagi, di depan bakso Giman salurannya dicor, sehingga air tidak mengalir lancar dan menyebabkan banjir,” jelas Huda.
Ia juga menyoroti penyusutan lebar badan jalan yang sebelumnya mencapai 16 meter sesuai ketentuan kretek (letter C) desa. Kini, lebar jalan hanya tersisa 8 meter. “Ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mencari kembali lahan 16 meter tersebut,” tambahnya.
Baca juga:
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyatakan bahwa rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Salah satu bentuknya adalah bantuan operasional alat berat dari pihak pengembang.
Karena Dinas CKPKP anggaran pemeliharaan sistem drainase kota tahun ini hanya Rp3,5 miliar dari yang diajukan Rp11 miliar.
“DCKPKP mengaku tidak memiliki anggaran untuk mendatangkan alat berat guna mengeruk atau membongkar cor yang menutupi saluran. Kalau memang ada saluran yang harus dibongkar, ya sebaiknya segera dibongkar saja,” tegas Hamdi.
Kepala Dinas CKPKP Gresik, Ida Lailatusa’diyah, menyampaikan bahwa tahap awal penanganan adalah normalisasi saluran air. Pekerjaan akan dimulai dari depan perumahan PPS hingga simpang Bunder, dengan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
“Penyesuaian lebar saluran akan menjadi tahapan selanjutnya. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan normalisasi terlebih dahulu,” ujar Ida. (qom)
