Pengamat Soroti 4 Hal Penting Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pengamat politik menyoroti empat hal yang telah terjadi jelang 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Komunikasi Politik menyoroti empat hal yang telah terjadi jelang 100 hari masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, -Gibran Rakabuming Raka, yang sudah berjalan sejak 20 Oktober 2024.
Hensa, sapaan akrabnya, melihat ada empat topik yang menjadi perhatian dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keempat topik itu dibagi menjadi finansial negara, komunikasi politik, etika politik, serta perjalanan dinas luar negeri.
-
Finansial Negara
Hensa mencatat Prabowo banyak dicitrakan menyoroti kas negara dalam setiap pidatonya.
Dia mengatakan, Prabowo banyak menyampaikan banyak hal tapi ujungnya seperti bicara tentang soal kondisi negara yang sedang tidak punya uang.
"Beberapa kali dalam pidatonya seperti pada saat membicarakan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, koruptor akan diampuni, bicara soal sawit, jadi presiden tidak enak, itu adalah pesan komunikasi yang ingin ia sampaikan bahwa negara sedang tidak memiliki uang"dan ingin negara punya uang lebih," kata Hensa, dalam keterangannya Jumat (24/1/2025).
Menurut Hensa, program-program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis, pelunasan utang UMKM rata-rata merupakan program yang bersifat spending.
Sementara satu-satunya program Prabowo yang justru berpotensi mendatangkan uang yaitu penyesuaian tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen justru malah dibatalkan.
"Kondisi negara yang tidak punya uang ini akhirnya memang membuat beberapa program terhambat, seperti makan bergizi gratis yang hanya berbudget Rp 71 triliun, ditengarai hanya sampai Juni, lalu bagaimana membiayai program-program lainnya termasuk UKM dan lain-lain?" ujar Hensa.
Selain itu, Hensa menyoroti Prabowo beberapa kali menggaris bawahi betapa tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu pun membuat peran oligarki di Indonesia sulit dihilangkan hingga saat ini.
"Peran oligarki ini menjadi sangat tinggi karena begitu menjamurnya money politics selama terjadinya demokrasi di Indonesia. Tapi, bila kemudian ini menjadi alasan pemilihan tidak langsung kembali terjadi tentu saja tidak tepat," ucap Hensa.
Dia pun menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendapat anggaran tambahan hingga Rp 48,8 triliun.
Menurut Hensa, biaya-biaya seperti ini yang membuat Prabowo memang harus mengevaluasi PSN-PSN peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo.
