Kiprah Politik Ketua Umum PDIP Megawati yang Hari Ini Berulang Tahun ke-78

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Dalam sejarah politik Indonesia, Megawati dikenal sebagai presiden perempuan pertama.

Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan perayaan ulang tahun Megawati digelar secara sederhana dan terbatas. Sebagai tradisi, Hasto mengatakan, kader PDIP memberi hadiah berupa gerakan menanam pohon dan merawat bumi kepada Megawati. “Gerakan merawat bumi mengekspresikan cinta kasih Ibu Mega terhadap pertiwi," katanya melalui pesan tertulis pada Kamis 23 Januari 2025.

Megawati merupakan putri dari presiden pertama sekaligus proklamator Sukarno. Sebagai politikus, Megawati pertama kali terjun ke dunia politik pada 1986 atau tepatnya saat berusia 39 tahun. Saat itu, dia menjabat sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politik Megawati terbilang cukup mulus. Dia hanya butuh waktu satu tahun untuk menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Tengah.

Kemudian, dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya pada 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PDI. Dia menjadi perempuan pertama yang menduduki pucuk kepemimpinan partai, setidaknya selama Orde Baru. Pengukuhannya pun terjadi dengan suara bulat diiringi tepukan riuh dari para pendukungnya.

Pemerintah saat itu tidak puas dengan terpilihnya Megawati sebagai ketua umum PDIP. Megawati diturunkan dalam Kongres PDI di Medan pada 1996. Kongres tersebut kemudian memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI atas peran Presiden Soeharto.

Megawati saat itu tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Namun kubu Soerjadi mengerahkan massa untuk merebut paksa kantor DPP PDI pada Sabtu, 27 Juli 1996. Peristiwa itu akhirnya berujung pada kerusuhan massa di Jakarta. Peristiwa berdarah itu disebut Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Menurut catatan Komnas HAM, peristiwa itu menyebabkan lima orang meninggal, 149 orang luka-luka, 136 orang ditahan, dan 23 orang dihilangkan secara paksa dalam dan pasca-peristiwa. Akibat dari peristiwa itu, PDI pun terbelah menjadi pro-Megawati dan pro-Soerjadi. Pada Pemilu 1999, PDI kubu Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

Selanjutnya, Megawati kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan pada 1998. Kepemimpinan Megawati sedianya berlangsung hingga tahun 2003, tetapi PDIP kemudian menggelar Kongres I di Semarang, Jawa Tengah, pada 2000. Kendati kembali mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum, masa jabatannya diperbarui dari 2000 hingga 2005.

Mengikuti jejak sang Ayah, Megawati menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Megawati terlebih dahulu menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian, pada 23 Juli 2001, Megawati dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada Pemilu 2004, Megawati mencoba kembali menjadi presiden Indonesia dengan mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi. Namun, dia gagal karena kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian menjabat sebagai presiden selama dua periode. Begitu juga pada 2009, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto tidak bisa mengalahkan calon petahana SBY.

Setelah purna karir di pemerintahan, Megawati sepenuhnya mengurus partai. Dia kembali ditetapkan sebagai orang nomor satu di partai berlambang banteng ini pada periode 2005-2010 (Kongres II), 2010-2015 (Kongres III), 2015-2020 (Kongres IV), dan 2019-2024 (Kongres V).