Tokoh Muda NU: Pemerintah Harus Prioritaskan Jemaah Belum Berhaji Sama Sekali

Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar lebih selektif dalam memprioritaskan orang yang berangkat haji.

“Dahulukan dan prioritaskan orang yang memang betul-betul belum pernah melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan, menurut saya Surat Annisa 58 ini bisa dijadikan dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut,” tegas Gus Ubaid, Kamis (23/1/2025).

Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah ini menjelaskan, ibadah haji adalah satu-satunya rukun Islam yang hanya dilakukan satu kali dan hanya wajib bagi orang yang mampu.

“Karena hanya diwajibkan selama satu kali dalam seumur hidup, maka tidak elok dan pantas jika ada orang yang bersikeras untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga atau bahkan lebih di saat ini. Kenapa saya katakan demikian, karena untuk bisa melaksanakan ibadah haji saat ini perlu mendaftar jauh-jauh hari agar bisa masuk ke list antrean, dan hampir terjadi di semua negara tak terkecuali negara Indonesia. Dan, mungkin di Indonesia menjadi antrean terpanjang bagi calon jemaah hajinya,” paparnya.

Oleh aebab itu, menurut dia, keinginan melaksanakan haji lebih dari satu kali sudah bukan lagi bagian dari kewajiban. “Bisa jadi justru bagian dari nafsu khafi (nafsu yang terselubung dalam sebuah ketaatan), karena ingin dianggap masyarakat sebagai orang yang kaya dan taat karena bisa melaksanakan haji beberapa kali. Naudzubillah,” tuturnya.

Berkaitan dengan hal ini, relevan sekali apa yang diucapkan oleh ulama sufi terkemuka, Ibnu Athaillah As-sakandari:
Maksiat yang melahirkan rasa hina (pada diri sendiri) justru lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan bangga diri dan takabur.

“Kami sangat menyarankan agar petugas haji yang dipilih oleh pemerintah, dari tokoh-tokoh agama yang sudah mumpuni dalam materi fikih tentang manasik haji. Akan tetapi mereka belum pernah dan tidak mampu untuk berangkat haji, sehingga dengan begitu pemerintah betul-betul menerapkan kebijakan yang maslahat dan membantu meringankan beban para tokoh agama, selaras dengan salah satu kaidah fikih Tasharroful Imam ala-Raiyyah manuthun bil maslahah (keputusan seorang pemimpin harus berorientasi pada kebaikan masyarakat),” jelasnya.

“Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dalam hal khidmah ke pada jemaah. Tentunya kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji dan juga DPR yang sepakat menambah subsidi pemerintah dalam pembiayaan haji yang ditanggung para calon jemaah haji, sehingga beban jemaah menjadi lebih murah,” pungkasnya. (tok/ian)