Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.

"Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap Pokja (Kelompok Kerja) membuat program masing-masing, sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien," kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mendorong pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK.

Menurutnya, kolaborasi ini merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.

Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya.

"Dan mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kita bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka," ujarnya.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik.

Dia menilai keterampilan ini seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan stakeholder yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, dirinya melihat bahwa program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju.

Oleh karena itu, Tri menekankan bahwa program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Tidak hanya dalam sepuluh tahun, dua puluh tahun, tapi ratusan tahun nanti yang mana Indonesia menjadi negara yang kuat, yang maju, yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu dalam pembangunan masyarakat ini," pungkas dia.
Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024