KP2MI harap proses penyelidikan penembakan WNI di Malaysia transparan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berharap proses penyelidikan kasus penembakan ...

Feb 5, 2025 0

KP2MI harap proses penyelidikan penembakan WNI di Malaysia transparan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berharap proses penyelidikan kasus penembakan dan penangkapan WNI di Malaysia dilakukan lebih transparan.

"Kami percaya polisi Malaysia akan melakukan penyelidikan dengan terbuka, karena ini menyangkut hubungan dua negara, jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu persahabatan kedua negara," kata Karding di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pada 1 Februari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kepolisian Selangor telah menangkap satu warga negara Indonesia (WNI) terkait penembakan 5 WNI di Malaysia yang terjadi pada 24 Januari.

Karding pun memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Malaysia yang menyampaikan bahwa WNI korban penembakan itu terlibat jaringan perdagangan narkoba dan senjata.

"Saya sudah cek ya, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Saya sudah cek ke kedutaan bahwa itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Semoga tidak benar," ujar Karding.

Sebelumnya pada Jumat (24/1), terjadi penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang dilakukan oleh personel Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan 2 orang PMI meninggal dunia dan tiga lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Aksi penembakan oleh APPM terhadap pekerja Indonesia itu menuai beragam kecaman.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyebutkan Kementerian P2MI mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penembakan oleh APMM dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa tersebut serta menindak keras para pelakunya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden tersebut.

Selain itu, KBRI Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force).