KPK Segera Panggil Paman Birin Terkait Kasus Dugaan Suap di Pemprov Kalimantan Selatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil mantan Gubernur (Kalsel) alias dalam waktu dekat.

Paman Birin rencananya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Baca juga:

“Kita tunggu saja, insyaallah tidak dalam waktu yang lama lah (KPK akan melakukan pemanggilan, red),” ucap Juru Bicara Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih , Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024) petang.

Adapun pemanggilan terhadap Paman Birin berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang sudah diterbitkan untuk enam tersangka. 

Baca juga:

Di mana keenam tersangka itu telah dilakukan penahanan.

“Tentunya akan melakukan tindakan-tindakan, salah satunya adalah pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi di perkara atau sprindik yang saat ini sedang berjalan,” kata Tessa.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan pada Selasa, 12 November 2024. Statusnya sebagai tersangka dinyatakan gugur.

Sahbirin ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama empat orang lainnya. 

Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Sedangkan sebagai tersangka pemberi, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta. Total ada tujuh tersangka yang ditetapkan yang berawal dari OTT pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Pemberian ini dilakukan setelah Sugeng dan Andi mendapatkan tiga proyek di Kalsel. Rinciannya:
1. Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi dengan penyedia terpilih PT WKM (Wismani Kharya Mandiri) dengan nilai pekerjaan Rp 23 miliar; 2. Pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT HIU (Haryadi Indo Utama) dengan nilai pekerjaan Rp 22 miliar; 3. Pembangunan Kolam Renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi dengan penyedia terpilih CV BBB (Bangun Banua Bersama) dengan nilai pekerjaan Rp 9 miliar.