KY Keteteran Imbas Pemangkasan Anggaran, Gaji Pegawai Hanya Cukup sampai Oktober
Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mengakibatkan pembayaran gaji pegawai KY hanya cukup hingga Oktober.
Ketua Komisi Yudisial () Amzulian Rifai mengaku merasakan imbas kebijakan efisiensi anggaran Kementerian juga lembaga yang ditetapkan pemerintah. Amzulian mengatakan, efisiensi anggaran tersebut berimbas pada pembayaran gaji pegawai KY.
"Gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. keteteran kami," kata Amzulian usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Amzulian mengatakan, efisiensi yang dilakukan sekitar 54 persen dari total pagu anggaran 2025 yang diterima sekitar Rp 184 miliar. Efisiensi ini berdampak pada banyaknya operasional yang terganggu.
"Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata dia.
Kendati demikian, ia tak merincikan pemangkasan anggaran diterapkan untuk apa saja. Namun, menurutnya kondisi serupa juga dirasakan Kementerian dan lembaga lainnya.
"Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan. Sesuai dengan kebijakan negara tentu saja," kata dia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda seluruh rapat pembahasan efisiensi anggaran di tiap komisi bersama mitra kerja. Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo mengonfirmasikan hal tersebut.
Seharusnya, pagi ini Komisi XIII rapa membahas anggaran dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, namun rapat urung dilaksanakan.
"Iya (ditunda), ada pemberitahuan di grup komisi,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (10/2).
Sebelumnya, beredar surat edaran DPR tentang penundaan rapat efisiensi anggaran. Surat tersebut bertanggal 7 Februari 2025. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut:
"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja."
"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru."
