LMDH Adil Sejahtera Gelar Aksi Damai di Kediri, Tuntut Kejelasan Status Keanggotaan

Kediri (beritajatim.com) – Ratusan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Adil Sejahtera dari Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, akan menggelar aksi damai pada Senin (10/2/2025)

Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dikirimkan ke Polres Kediri, aksi ini akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dengan tujuan Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.

Sekitar 500 peserta aksi akan membawa berbagai atribut seperti bendera Merah Putih, poster, spanduk, ban bekas, serta mobil komando dan sound system untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Tuntutan Aksi

Dalam aksi ini, para peserta menuntut beberapa hal, di antaranya:

1. Validasi Anggota LMDH oleh Perhutani

Hingga saat ini, status keanggotaan para anggota LMDH Adil Sejahtera belum mendapatkan kejelasan dari pihak Perhutani. Mereka meminta agar segera dilakukan validasi untuk memastikan legalitas dan hak-hak anggota.

2. Evaluasi Kinerja Pengurus LMDH Adil Sejahtera

Para peserta aksi mendesak Perhutani agar melakukan evaluasi terhadap kepengurusan LMDH Adil Sejahtera Desa Manggis. Mereka menilai perlu ada perbaikan dalam tata kelola organisasi agar lebih transparan dan akuntabel.

3. Investigasi Penggunaan Lahan di Petak 16

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Perhutani dan pemerintah untuk turun langsung ke lokasi petak 16. Lahan tersebut dikabarkan digunakan sebagai tempat ketahanan pangan, namun muncul dugaan bahwa lahan tersebut disewakan kepada pihak luar.

Kapolsek Kediri Kota, Kompol Ridwan Sahara, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan personel untuk mengawal jalannya aksi damai ini. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan aspirasi.

“Kami siap mengawal jalannya aksi ini. Kami berharap peserta aksi tetap menjaga kondusivitas dan menyampaikan tuntutan dengan tertib,” ujar Kompol Ridwan Sahara.

Aksi damai ini menjadi perhatian karena menyangkut hak-hak masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Perhutani maupun Pemerintah Kabupaten Kediri terkait tuntutan yang disampaikan. [nm/beq]