Megawati Minta Legislator PDIP Awasi Proyek Food Estate Pemerintah di Merauke

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Soekarnoputri menaruh fokus terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya tentang proyek food estate atau lumbung pangan yang ada di Merauke, Papua Selatan.

Megawati disebut meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dari partainya untuk mengawasi proyek lumbung pangan garapan Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus.

"Satu hal yang cukup lama disinggung oleh Ibu (Megawati), bahkan memanggil para anggota legislatifnya tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy di sela-sela menghadiri acara bimbingan teknis untuk 3.000 anggota DPRD dari PDIP di kawasan Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Megawati, ujar dia, meminta kepada kader partai banteng untuk mengawasi proyek itu supaya benar-benar berjalan dengan baik. Dia berujar bahwa Presiden ke-5 itu menekankan agar penggarapan proyek food estate itu harus memperhatikan kondisi ekosistem dan hak-hak adat masyarakat setempat.

Adapun proyek ambisius Prabowo untuk membangun lumbung pangan berupa cetak sawah seluas 1,18 juta hektare telah dimulai sejak tahun lalu. Pembukaan lahan berupa hutan rawa alami itu dilakukan oleh PT Jhonlin Group, perusahan milik pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Tak hanya food estate, Deddy mengatakan bahwa Megawati turut meminta dilakukannya kontroling terhadap program makan bergizi gratis. Program ini merupakan hasil dari janji kampanye Prabowo saat pilpres 2024.

"Tadi juga ada disinggung soal makanan bergizi gratis, di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan berperan sebagai penyeimbang dalam lima tahun pemerintahan Prabowo. Menurut Hasto, PDIP sangat penting menjalankan peran check and balance untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia pun berdalih bahwa sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi.

"PDI Perjuangan, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, selalu memberikan suatu kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia, Ahad, 12 Januari 2025.

Hasto mengapresiasi program-program pemerintahan Prabowo. Beberapa program yang diapresiasi Hasto itu di antaranya pembangunan tiga juta rumah dan makan bergizi gratis.

Dia mengatakan berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo tersebut juga menjadi komitmen seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dari PDIP. Apalagi sejumlah program kerakyatan pemerintahan Prabowo itu telah melalui persetujuan fraksi-farksi di DPR, termasuk Fraksi PDIP.

"Sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan mendukung sepenuhnya," kata Hasto.