PAD Defisit Rp1,5 T, Banggar DPRD Kritisi Rencana Utang Pemkot Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang mencapai Rp1,5 triliun pada 2024 menjadi sorotan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i. Ia mengkritisi rencana utang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianggap tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Menurut Imam, kondisi pendapatan yang belum stabil seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati sebelum menambah beban utang.

“Mestinya rencana utang juga harus dipikirkan lagi. Ketika presiden saja minta efisiensi ini kok malah utang. Berutang itu tidak efisiensi, apalagi kekuatan APBD 2025 Surabaya mencapai Rp12 triliun lebih,”
kata Imam, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, Imam menyoroti proyek infrastruktur seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) yang dikhawatirkan lebih banyak menguntungkan pengembang properti ketimbang masyarakat luas.

“Promo-promo pemasaran perumahan-perumahan besar itu selalu mengatakan bahwa JLLB ini segera selesai dibangun. Makin menguatkan kesan kalau yang diuntungkan pengembang, bukan masyarakat,”
ungkapnya.

Imam juga mempertanyakan sejauh mana proyek besar seperti Middle East Ring Road (MERR) berhasil mendongkrak ekonomi warga. Ia melihat dampak pembangunan MERR tidak signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah, lantaran lahan yang diuntungkan justru dimiliki oleh kalangan berpunya.

“MERR dulu habis berapa, nyatanya tidak mendongkrak ekonomi masyarakat. Yang punya tanah-tanah di situ bukan masyarakat, tapi orang kaya. Harga tanah langsung naik tinggi,” tambahnya.

Situasi ini semakin kompleks karena Pemkot Surabaya ternyata belum menuntaskan pembayaran kepada para kontraktor di Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum (PU). Nilai tunggakan kepada kontraktor mencapai Rp800 miliar. Artinya, meski pembangunan sudah rampung, Pemkot masih menunggak pembayaran karena belum cukup dana.

“Kenapa rencana mencari utang itu menjadi concern kita kritisi, kita kemarin ini tahun 2024 PAD tidak tercapai hingga 1,5 T ditambah lagi 800 miliar Cipta Karya dan PU yang punya hutang belum terbayar. Para kontraktor yang infrastruktur belum terbayar,”
tegas Imam.

Berdasarkan data terakhir, Surabaya mengalami defisit PAD senilai Rp1,5 triliun pada 2024. Realisasi pendapatan kota tidak sesuai target, sementara belanja infrastruktur seperti MERR dan JLLB terus menyedot dana besar. Belanja yang melebihi kemampuan pendapatan ini pun berpengaruh pada pembayaran proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan kontraktor.

Dengan kondisi tersebut, Imam mendorong agar Pemkot Surabaya benar-benar memprioritaskan efisiensi. Ia menegaskan bahwa langkah menambah utang di saat defisit harus dipikirkan dua kali mengingat beban keuangan daerah bisa semakin berat, terutama jika proyek-proyek yang didanai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. [asg/beq]