Pelantikan Kepala Daerah Dipercepat, Wamendagri Sebut Retreat Digelar sebelum Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah berupaya mempercepat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula. Bima menuturkan percepatan ini akan berpengaruh pada jadwal atau pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

“Karena MK memutuskan untuk menyampaikan dismissalnya lebih cepat, semula 13 Februari menjadi 4 dan 5 Februari 2025, pelantikan dari yang dismissal itu akan lebih cepat dari yang diprediksi,” kata Bima di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Wali Kota Bogor itu menyebutkan upaya mempercepat agenda pelantikan tersebut dengan cara menyatukan pelantikan kepala daerah yang tidak berperkara dan yang terkena dismissal sehingga lebih efektif dan efisien.

Dengan percepatan pelantikan ini, Pemerintah menargetkan pembekalan kepala daerah sebelum Ramadan 1446 Hijriah. “Tentu makin cepat pelantikan itu diselenggarakan maka makin cepat keluar pembekalannya di Magelang. Kami berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum, DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK untuk memastikan kelancaran tahapan tersebut.

Bima menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan tahapan pelantikan kepala daerah berlangsung secepatnya agar kepala daerah dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal. Hal itu sejalan dengan visi pemerintahan pusat serta kesiapan menghadapi tantangan di daerah masing-masing. “Akan tetapi, kami sedang melakukan simulasi, tanggal paling cepat tanggal berapa. Nah, hari Senin (3 Februari 2025) nanti diputuskan,” ucapnya.

Saat ditanya perihal lokasi pembekalan kepala daerah, Bima mengatakan rencananya acara tersebut digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang sebelumnya menjadi lokasi pembekalan anggota Kabinet Merah putih. “Tempat retreat itu di Akmil (Magelang). Akan tetapi, masih akan dirapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menunda jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Semula, pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK.

Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut, dengan waktu yang tidak terpaut jauh.

Wamendagri Jelaskan Materi Pembekalan Kepala Daerah

Dalam kesempatan terpisah, Bima mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah materi untuk agenda retreat kepala daerah terpilih. Dia mengatakan ada tiga materi inti yang akan didapat oleh para kepala daerah yang dinyatakan menang di Pilkada 2024 itu. “Intinya ada tiga materi pembekalan,” katanya saat dihubungi pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Bima mengungkapkan materi pembekalan itu akan berfokus pada penyatuan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya, sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat, pemahaman tugas dan kewenangan, serta kepemimpinan.

Dia menuturkan pemerintah juga telah menyiapkan beberapa pemateri pembekalan tersebut. Menurut dia, mayoritas pemateri berasal dari jajaran menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih. “(Pematerinya) menteri, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Lemhannas,” ucapnya.

Selain dari pejabat negara di Kabinet Merah Putih, Bima mengatakan agenda retreat ini turut menghadirkan pemateri dari beberapa tokoh di luar pemerintahan. Tokoh-tokoh itu akan mengisi tema kepemimpinan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik. Hal itu dilakukan untuk sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Novali Panji Nugroho dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: