Pemerintah Kota Gorontalo lakukan penghematan anggaran Rp50 miliar

Pemerintah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melakukan penghematan anggaran di lingkungan pemerintahannya pada 2025 ...

Feb 10, 2025 0

Pemerintah Kota Gorontalo lakukan penghematan anggaran Rp50 miliar

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melakukan penghematan anggaran di lingkungan pemerintahannya pada 2025 sebesar Rp50 miliar.

Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Nuryanto di Gorontalo, Senin, mengatakan efisiensi anggaran adalah respons Pemerintah Kota Gorontalo terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran di daerah.

"Kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyisir anggaran untuk efisiensi dan menemukan sekitar Rp41 miliar yang dipangkas," kata Nuryanto.

Angka tersebut berpotensi bertambah mencapai Rp50 miliar, setelah mendapatkan edaran teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Salah satu yang masuk dalam program tersebut dan dinilai berdampak signifikan yaitu anggaran perjalanan dinas yang dikurangi secara drastis.

Sebelumnya, Pemerintah Kota telah melakukan penyisiran di beberapa pos anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), serta beberapa belanja lainnya.

Pengurangan anggaran perjalanan dinas secara signifikan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

Jika sebelumnya perjalanan dinas menjadi komponen belanja rutin, kata dia, pada program ini Pemerintah Kota Gorontalo lebih efektif dalam penggunaannya.

Kegiatan lain seperti bimbingan teknis, rapat-rapat kedinasan yang dinilai tidak terlalu mendesak juga dikurangi, kemudian anggarannya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, efisiensi juga menjadi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, sehingga daerah melakukan penyesuaian.

"Kami akan menyesuaikan anggaran berdasarkan kebijakan terbaru. Ini bertujuan memastikan dana yang ada, tetap digunakan untuk hal-hal yang memiliki prioritas bagi masyarakat," imbuhnya.