Soal Pemangkasan Anggaran untuk Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon: Tidak Semua Pakai APBN
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku tak masalah dengan pemangkasan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo. Bagaimana mengantisipasinya?
TEMPO.CO, Jakarta - mengatakan bahwa yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak menjadi masalah dalam kementeriannya. Menurut dia, dalam menjalankan program-program kebudayaan tidak semuanya harus menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Dengan efisiensi anggaran tentu kami harus beradaptasi, tidak ada masalah. Dengan efisiensi kami bisa tetap menjalankan program dan juga rencana-rencana ke depan, termasuk dengan perbaikan," kata dia saat ditemui usai acara diskusi "Melihat Kembali Nilai-Nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan" di Graha Utama, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikdasmen, Senin, 11 Februari 2025.
Adapun caranya, kata Fadli, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk korporasi swasta, individu, ilmuwan, serta komunitas. Skema yang ingin diterapkan berupa public-private partnership, yang menurut dia sangat terbuka dalam bidang kebudayaan. "Saya kira semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang sama juga dengan kementerian di kebudayaan," kata dia.
Sementara itu, ia menilai langkah efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap kurang efektif. Ia merasa yakin bahwa dengan skema yang dicanangkan bisa berkolaborasi serta bersinergi untuk melestarikan kebudayaan.
"Buktinya, setiap hari kami bisa menjalankan berbagai macam program dengan sangat efisien," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Sebagai informasi, pemangkasan anggaran ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp256,1 triliun. Belanja alat tulis kantor (ATK) diminta dipangkas 90 persen.
Persentase pemangkasan berbeda-beda, seperti ATK yang dipangkas sebesar 90 persen; percetakan dan suvenir sebesar 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan sebesar 73,3 persen; kajian dan analisis sebesar 51,5 persen; hingga diklat dan bimbingan teknis sebesar 29 persen.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghematan Rp50,5 triliun dari dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga, secara keseluruhan, APBN ditargetkan hemat Rp306,6 triliun.
Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini.
