Bahlil: Prabowo Siapkan Bank Mandiri Danai Proyek Hilirisasi Lewat Danantara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian ESDM terus  mendorong hilirisasi.  Tak hanya itu, ia mengatakan  proyek-proyek strategis yang mempunyai nilai tambah dan pasar nantinya akan dibiayai dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

Merujuk Rancangan Undang-Undang Perubahan UU BUMN yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Danantara nantinya akan mendapat alokasi modal senilai Rp 1.000 triliun. Angka ini berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yakni Rp 1.135 triliun. 

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan di antara BUMN yang nanti bergabung di Danantara, emiten pelat merah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bakal menjadi bagian yang disiapkan untuk mendanai proyek-proyek hilirisasi Presiden Prabowo. 

“Jadi ini saya kasih bocoran kepada investor, segera bangun pabrik, tapi jangan lupa ketemu sama Menteri ESDM dulu, sebelum kepada dirut banknya,” ucap Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 (MIF), Jakarta, Selasa (11/2).

Saat ini, ada tujuh badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang bakal masuk ke dalam Danantara, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Selain itu juga ada PT PLN, Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan MIND ID. 

Sebelumnya Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto yang turut dalam pembahasan RUU BUMN di DPR mengatakan perhitungan Rp 1.000 triliun didasarkan pada data aset konsolidasi BUMN yang saat ini ada. Menurut Toto aset konsolidasi BUMN yang sudah ada saat ini sudah di atas Rp 10.000 triliun. 

Lebih jauh Toto menyampaikan, pengesahan revisi UU BUMN tak hanya penting lantaran memuat ketentuan soal Danantara. Ia menyebut hal lain yang tak kalah penting bahwa RUU tersebut juga mengatur perpindahan atribusi kepemilikan negara atas BUMN. 

Toto mengatakan, dengan pengesahan RUU BUMN, atribusi kepemilikan yang sebelumnya milik Kementerian Keuangan atau Kemenkeu selanjutnya akan dipindahkan ke Kementerian BUMN dan BPI Danantara.  

"Substansi perubahan lainnya dalam RUU ini adalah pengaturan tentang anak perusahaan BUMN yang sebelumnya tidak ada di UU sebelumnya," kata Toto kepada Katadata.co.id, Senin (3/2). 

Menurut Toto, sejumlah ketentuan dalam revisi akan memberi kedudukan yang jelas dan kuat kepada sejumlah anak usaha yang banyak dimiliki oleh BUMN.  Pengaturan anak usaha menurut dia penting karena banyak korporasi raksasa milik negara sekarang berstatus sebagai anak usaha BUMN lantaran adanya program restrukturisasi (pembentukan holding misalnya) seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).