Pemkab Kobar tetapkan penanganan stunting jadi program prioritas

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menetapkan penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas daerah pada 2025.

"Kami juga telah melaksanakan evaluasi terhadap penanganan kasus stunting tahun 2024. Hasilnya akan menjadi acuan kita untuk menyusun perencanaan pada tahun 2025 ini," kata Kepala Bappeda Litbang Kobar Juni Gultom di Pangkalan Bun, Minggu.

Dia mengatakan, penanganan stunting saat ini masih menjadi fokus utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan stunting.

“Penanganan kasus stunting masih menjadi prioritas nasional, sehingga pemda wajib mengimplementasikan instruksi presiden agar kasus stunting dapat ditangani dengan serius dan efektif,” ucapnya.

Baca juga:

Dia mengungkapkan, pada awal Januari ini pihaknya sudah memulai kegiatan Rapat Sinkronisasi Data Stunting dengan mengevaluasi kegiatan penanganan stunting pada tahun 2024. Tujuannya agar menjadi acuan dalam perencanaan daerah pada tahun 2025.

"Untuk mengawali aksi 1 ada beberapa master ansit yang harus dipenuhi yaitu data sasaran, data cakupan layanan 29 indikator, data supply kesehatan 1, data supply kesehatan 2, dan pemetaan program," ungkapnya.

Juni menjelaskan, dalam penginputan master ansit atau instrumen penghitungan data terbanyak terdapat pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa ada 379 balita masuk kategori stunting.

"Agar bisa by name by address, data ini nantinya akan disinkronkan dengan data desa/kelurahan," ujarnya.

Dia juga memberikan saran untuk inovasi stunting yaitu dengan membuat Pojok Stunting di posyandu, di antaranya dengan berjualan sayur-sayuran, ikan segar, dan buah-buahan.

Baca juga:

"Inovasi tersebut bisa bekerja sama dengan kelompok wanita tani (KWT) yang ada di daerah, sehingga program pertanian terintegrasi langsung dengan posyandu," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan aksi 1 stunting apabila sesuai petunjuk teknis pada Januari 2025, maka pelaksanaan aksi 1 stunting nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025.

"Pada tahun 2025 ada 13 lokus stunting di 13 wilayah ini agar bisa dikawal dan program bisa diarahkan ke wilayah lokasi stunting," katanya..

Menurut dia, untuk data sementara 379 data anak stunting akan dilakukan validasi dengan yang melakukan kunjungan di posyandu desa atau kelurahan.

Untuk langkah lain, kata dia, semua sepakat bahwa program kegiatan yang ada di dinas akan mengacu pada lokasi dan lokus yg ditetapkan tahun 2025.

Baca juga:

"Harapannya anggaran dapat diserap secara efektif sehingga tahun 2026 ada penurunan stunting," kata Juni Gultom.

Pewarta: Rendhik Andika/Safitri RA
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025