Pertamina hormati Gubernur Aceh soal pembelian BBM pakai barcode

Meulaboh (ANTARA) - PT Pertamina Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi biosolar dan pertalite menggunakan barcode.

“Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi,” kata Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria dalam keterangan diterima ANTARA di Aceh Barat, Kamis.

Menurutnya, pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia.

Dia menyebutkan, pembelian BBM subsidi biosolar dan pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi.

Susanto menambahkan, hingga saat ini di Aceh, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM Biosolar sejumlah 71.775 kendaraan sedangkan untuk BBM Pertalite sejumlah 150.413 kendaraan.

Menurut dia, hingga saat ini pelaksanaan program ini di Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala.

“Bahkan Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” demikian Susanto.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mewacanakan penghapusan sistem barcode (QR code) pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Aceh.

"PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak lagi ada barcode (saat isi BBM)," kata Mualem, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan pertamanya usai dilantik menjadi Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada sidang paripurna istimewa DPR Aceh, di Banda Aceh.

Muzakir Manaf menggarisbawahi, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.

Karena itu, kebijakan awal yang ingin dilakukan adalah menghapus sistem barcode pengisian BBM.

Menurut dia, pengisian BBM dengan sistem barcode tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali. Maka dari itu, dirinya telah mengambil kesimpulan segera menghapus peraturan barcode tersebut di SPBU yang ada di Aceh.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025