Reaksi Jokowi hingga Bahlil atas Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara masih diblokir Kementerian Keuangan. Dia mengatakan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan . Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. “Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. “Anggaran Rp 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.

Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif selesai dibangun. "Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada anggaran yang terealisasi untuk pembangunan IKN. Saat ini, dia juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo. “Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024.

Soal Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN: Tanya ke Pemerintah

Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tidak bicara banyak saat dimintai pendapat terkait anggaran IKN yang diblokir Presiden Prabowo. Menurut Jokowi, pemangkasan dan pemblokiran anggaran adalah wewenang pemerintah. “Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai menerima kedatangan politikus asal Nigeria, Peter Obi, di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Februari 2025.

Jokowi tidak membantah bahwa dia sering berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Namun dia mengatakan komunikasinya itu sekadar bertanya kabar dan bukan berkaitan dengan pekerjaan. “Ya kadang-kadang (komunikasi dengan Kepala Otorita IKN), mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas? Keluarga gimana?’ Gitu aja,” ucapnya.

Dia menegaskan soal IKN itu merupakan urusan pemerintah. “Itu (IKN) kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah,” ujarnya. 

Otorita IKN: Pembangunan IKN Terus Berlanjut Meski Anggaran Diblokir

Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN Onesimus Patiung mengatakan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana, meskipun anggaran dari pemerintah pusat sementara diblokir. Dia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. “Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ujarnya di Samarinda, Sabtu, 8 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun hal ini tidak berarti pembangunan IKN akan terhenti. “Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim,” kata dia menegaskan.

Onesimus menambahkan komitmen Presiden mengenai anggaran tahap II sejumlah Rp 48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku. Dia juga memastikan pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan. “Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua,” katanya.

Dia juga menjelaskan anggaran dari APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN adalah Hermina, Mayapada, Swiss-Belhotel, dan Kubika. “Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN,” ujarnya.

Onesimus berharap semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Dia juga menyebutkan Australia akan membangun sekolah internasional di IKN. “Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi,” kata dia.

Bahlil Lahadalia Sebut Pembangunan IKN Masih Jadi Target Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo masih menargetkan pembangunan IKN terus berlanjut. Pemerintah, kata dia, terus mendorong penyelesaian pembangunan hingga pemindahan para pejabat negara ke IKN pada 2028. “IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap jadi target presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Sabtu.

Pembangunan IKN diklaim masih tetap berjalan meski anggarannya saat ini diblokir Kementerian Keuangan. Meski begitu, Bahlil enggan mendetailkan mekanisme pasti penyelesaian pembangunan IKN.

Bahlil pun tak berkomentar banyak mengenai dampak efisiensi anggaran untuk pembangunan ibu kota baru itu. “Jangan merasa seperti ,karena ketua umum partai, semua mengerti. Nggak juga,” kata Bahlil.

Wakil Ketua MPR Ajak Semua Pihak Ikuti Arahan Presiden Soal IKN

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak seluruh pihak mengikuti arahan dari Presiden Prabowo perihal pembangunan IKN, Kalimantan Timur. Menurut dia, semua pihak tak perlu berpolemik di publik tentang anggaran pembangunan calon ibu kota baru Republik Indonesia itu karena Otorita IKN menegaskan pembangunan akan terus dilanjutkan.

“Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan untuk saat ini berfokus penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia meyakini Prabowo akan memutuskan yang terbaik untuk membangun IKN dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara terukur. “Tantangannya sekarang adalah pada implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk berfokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali,” kata dia.

Eddy optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, setelah beberapa waktu lalu mengunjungi langsung IKN. “Ketika kami pimpinan MPR dipimpin Pak Ketua MPR RI Ahmad Muzani datang ke IKN beberapa waktu lalu, perkembangan juga berlangsung cepat,” ujarnya.

Dia juga mengajak para legislator menjadi juru bicara bagi pembangunan IKN. Menurutnya, sosialisasi IKN bisa dilakukan ketika bertemu dengan mitra-mitra luar negeri. “Semua ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan untuk kebijakan Presiden Prabowo terkait IKN,” kata dia.

Ekonom Minta Pemerintah Konsisten dengan Narasi Soal IKN

Adapun ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah konsisten dalam menyampaikan narasi soal kelanjutan pembangunan IKN.

“Jika memang ada pemangkasan anggaran untuk IKN, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai alasan dan implikasinya. Sebaliknya, jika anggaran justru bertambah, pemerintah harus transparan mengenai sumber dana tersebut dan perencanaannya,” kata Achmad saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Sebab, kata dia, narasi yang berbeda memicu ketidakpastian, yang akhirnya turut berdampak pada pendanaan. Achmad mengingatkan ketidakpastian hukum dan kebijakan akan membuat investor enggan menggelontorkan dana mereka untuk IKN. Bila investor memutuskan menunda investasi mereka, situasi ini bisa berdampak buruk pada kelangsungan pembangunan IKN. “Narasi yang simpang siur ini berpotensi membuat investor ragu-ragu untuk berkomitmen dalam proyek IKN,” ujarnya.

Mengenai pendanaan, Achmad mendukung keputusan pemerintah memblokir anggaran IKN bila tujuannya memastikan APBN hanya digunakan untuk investasi peningkatan daya beli masyarakat dan belanja kesejahteraan. Dia menilai seharusnya tidak diperlukan lagi penggunaan APBN untuk IKN setelah 2025. Menghentikan alokasi APBN untuk IKN, kata dia, bukan berarti proyek ini harus dihentikan. Proyek ini harus dijalankan sesuai dengan konsep awalnya, yakni tanpa bergantung pada anggaran negara.

“Sebagaimana yang telah didesain sejak awal, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan dengan skema pendanaan yang lebih mandiri, seperti investasi swasta dan kerja sama publik-swasta (KPBU). Dengan kata lain, proyek IKN harus bisa beroperasi tanpa terus-menerus mengandalkan dana negara,” tuturnya.

Bila pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek ini dengan dana negara, maka harus ada justifikasi yang sangat kuat mengenai manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh rakyat. Tanpa justifikasi yang jelas, Achmad berpendapat publik akan makin mempertanyakan urgensi penyaluran dana untuk IKN lewat APBN.

Hendrik Yaputra, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzaki, Riri Rahayu, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: