Ribuan Warga Israel Serbu Kantor Netanyahu, Berunjuk Rasa Tolak Gencatan Senjata dengan Hamas
Ribuan warga Israel berunjuk rasa menolak gencatan senjata dengan Hamas. Mereka membawa puluhan peti mati.
TRIBUNNEWS.COM - Ribuan warga melakukan unjuk rasa menolak gencatan senjata antara dan di Jalur Gaza.
Aksi demonstrasi ini berlangsung pada hari Kamis, 16 Januari 2025, di depan Kantor Perdana Menteri , Benjamin Netanyahu, dan mengakibatkan kemacetan di jalan raya terdekat.
Menurut laporan dari The Guardian, sekitar 1.500 orang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.
Banyak pengunjuk rasa mengenakan pakaian hitam dengan tangan mereka dicat merah.
Mereka membawa sekitar 40 peti mati yang diselimuti bendera sebagai simbol protes.
Seorang demonstran bernama Shmuel (27) menyatakan, "Kami menolak kesepakatan semacam ini. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga."
Shmuel, yang telah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza dimulai, menegaskan pentingnya melanjutkan perang demi keamanan negara.
Para pengunjuk rasa, yang merupakan anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva, mendesak pemerintah untuk mengutamakan kemenangan total atas daripada melakukan perundingan.
Namun, tuntutan tersebut gagal terpenuhi karena kabinet Netanyahu baru saja mengumumkan persetujuan gencatan senjata.
Rencana pengembalian sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025.
Menurut CNN, kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah adanya saran dari kabinet keamanan.
Dari 33 menteri, 24 mendukung gencatan senjata, sementara delapan menolak, termasuk menteri dari Partai Likud dan Partai Otzma Yehudit.
Presiden Isaac Herzog menyambut baik keputusan kabinet tersebut, menyebutnya sebagai langkah penting dalam menegakkan komitmen negara terhadap rakyatnya.
Saat ini melaporkan ada 89 sandera yang masih berada di Gaza. Setengah dari jumlah tersebut diyakini masih hidup.
Dalam tahap pertama gencatan senjata, tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan, sementara akan melepaskan lebih dari 1.700 warga sebagai bagian dari pertukaran.
Kementerian Kehakiman telah menerbitkan daftar 95 warga yang akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata, sebagian besar merupakan perempuan.
Pembebasan tahanan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan pemerintah dan tidak akan terjadi sebelum hari Minggu pukul 16.00 waktu setempat.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).