Tanggapi Maraknya Vandalisme Adili Jokowi, Rocky Gerung Sebut Itu Wajar dan Tidak Perlu Dilarang
Jokowi hingga Rocky Gerung tanggapi maraknya vandalisme Adili Jokowi, Jokowi sebut bentuk berekspresi, Rocky Gerung sebut hal itu wajar.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya muncul menanggapi coretan bertuliskan ‘Adili ’ yang tersebar di berbagai titik di Indonesia.
Jokowi menganggap coretan itu sebagai cara masyarakat menyalurkan ekspresi.
"Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi," kata saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025) sore.
Senada, pengamat politik , mengatakan aksi coretan itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat.
"Soal viralnya poster 'Adili ' itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari defect, dari korosi, yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan PDIP," ujarnya seperti dikutip dari Youtube @DeddySitorusOfficial yang tayang pada Jumat (7/2/2025).
Rocky Gerung menilai, viralnya coretan tersebut di mana-mana masuk akal.
Rocky Gerung Tanggapi Vandalisme : Bentuk dari Rakyat
Coretan dinding bertuliskan 'Adili ' di sejumlah sudut kota besar di Indonesia, mendadak menjamur.
Di antaranya, Jakarta, Surabaya, Surakarta dan DI Yogyakarta.
Menanggapi coretan itu, pengamat politik, , mengatakan aksi itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat.
"Soal viralnya poster 'Adili Jokowi' itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari defect, dari korosi, yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan PDIP," ujarnya seperti dikutip dari Youtube @DeddySitorusOfficial yang tayang pada Jumat (7/2/2025).
Baca juga:
Rocky menilai, viralnya coretan tersebut di mana-mana masuk akal.
Ia juga meyakini jika hari ini dibuat sebuah survei, publik pasti mengamini coretan tersebut.
"Kalau kita bikin survet hari ini dan bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu. Karena itu bukan soal pidana, tidak ada pidana orang yang mempermasalahkan atau meminta Presiden diadili tuh," jelasnya.
