Wamendagri: Dukungan APBD Sebesar Rp5 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Masih Disinkronisasi
Bima Arya mengatakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa mendukung makan bergizi gratis masih terus disinkronisasi.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan dukungan untuk program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah () mencapai sekitar Rp5 triliun. Jumlah itu kata dia masih bisa terus berubah seiring sinkronisasi yang dilakukan.
“Ya, 5 triliun itu sudah menghitung semua. Itu sudah membaca estimasi keseluruhan (daerah). Namanya anggaran ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” kata Bima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
Bima mengatakan dana itu diserap dari APBD milik daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. , kata dia, memetakan mana daerah yang mampu dan tidak mampu untuk berkontribusi terhadap anggaran program makan bergizi gratis.
Pasalnya, kata dia, daerah dengan kapasitas fiskal kuat biasanya memiliki pendapatan daerah yang lebih besar dari transfer dana dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali yang memiliki pendapatan daerah besar, maka disarankan untuk ikut mendukung pendanaan makan bergizi gratis.
“Tidak wajib, sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya,” kata Bima.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan makan bergizi gratis akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ia mengklaim ada 413 kabupaten dan 93 kota semua provinsi yang mau berpartisipasi dalam program unggulan Presiden Prabowo itu.
Kementerian Dalam Negeri menghitung target 2.000 hingga 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai September dengan anggaran kabupaten/kota 2,3 triliun ditambah anggaran provinsi sekitar 2,5 triliun atau total Rp 4,8 triliun.
“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 17 Januari 2025.
Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyiasati keterbatasan alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya sempat menyebutkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
Oyuk Ivani Siagian dan Eka
Yudha berkontribusi pada artikel ini.
Pilihan Editor:
