Akselerasi PLTS Atap di Sekolah, Tahun Ini ESDM Jabar akan Bangun PLTS Atap di Pesantren
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengakselerasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sekolah. Setelah selesai menuntaskan PLTS Atap...
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengakselerasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sekolah. Setelah selesai menuntaskan PLTS Atap di tujuh sekolah pada 2024 lalu, menurut Kepala Dinas Ai Saadiyah Dwidaningsih, pihaknya berencana menggeber tujuh PLTS atap di SMK negeri yang berada di tujuh wilayah Cabang Dinas ESDM.
Selain itu, ESDM juga sudah membuat rencana membangun PLTS Atap di pesantren dan SMA negeri, yang akan dilakukan pada 2026 mendatang. "Insya Allah di 2025 di tujuh sekolah. DED (Detail Engineering Design) di pesantren untuk di eksekusi di tahun berikutnya," ujar Ai, di Kantor ESDM Jabar, Kamis (23/1/2025).
Ai menjelaskan, pembangunan PLTS Atap di tujuh sekolah tahun ini, di antaranya di SMKN 1 Sukabumi, SMKN 1 Kemang, SMKN 1 Cikampek, SMKN 12 Bandung, SMKN 1 Katapang, SMKN 2 Banjar dan SMKN 3 Kuningan.
Sedangkan tujuh pesantren yang diproyeksikan dibangun PLTS Atap pada 2026 mendatang antaranya, Pondok Pesantren Al-Ittihad, Al-Ashriyyah Nurul Iman, As-Safiyyah, As-Syifa, Al-Ittifaq, Manahjul Huda dan Assalafiyah.
Menurutnya, pada 2026 turut dibuat DED untuk proyeksi pembangunan PLTS Atap di SMK negeri, seperti SMKN 1 Cilaku Cianjur, SMKN 2 Depok, SMKN 1 Karawang, SMKN 2 Cimahi, SMKN 2 Garut, SMKN 4 Tasikmalaya dan SMKN 1 Majalengka.
Ai mengakui, implementasi PLTS Atap masih terbilang sedikit karena terbentur alokasi anggaran dari APBD Jabar. Ai berharap, upaya perlahan ini dapat menjadi katalisator memassifkan PLTS Atap di Jabar. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga institusi dan lembaga lainnya.
"Mudah-mudahan ini dapat menjadi trigger. Mudah-mudahan nanti pemerintah kabupaten/kota bisa membangun sendiri, untuk transisi energi," katanya.