Bank Jatim Perkuat Sinergi Keuangan Negara, Teken Kerja Sama dengan DJPb dan Raih Penghargaan

| Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk () resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan kas negara.

Penandatanganan berlangsung pada Kamis 23 Januari 2025, di Gedung AA Maramis, Jakarta, oleh Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Dalam acara tersebut, Bank Jatim juga menerima penghargaan dari DJPb sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara secara terpusat, penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah satuan kerja kementerian/lembaga, serta implementasi Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia.

“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan,” ujar Busrul.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jatim, yang menurutnya merupakan hasil dari kepercayaan dan dukungan para nasabah setia.

Baca juga:

Busrul Iman berharap layanan Transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan transaksi treasury yang lebih menguntungkan dan terukur risikonya.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Indonesia, memperkaya produk keuangan, memberikan literasi finansial, dan berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial terbaik,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan bahwa pengelolaan kas negara kini semakin modern dengan dukungan sistem penerimaan dan pengeluaran berbasis digital. Sepanjang 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara serta 5,6 juta dokumen transaksi pengeluaran negara atas seluruh belanja APBN.

“APBN 2025 mencapai Rp 3.600 triliun, di mana sepertiga di antaranya ditransfer ke daerah. Pengelolaan dana ini membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk memastikan penggunaan dana negara secara optimal,” ujar Astera.

Astera berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan layanan bagi masyarakat. (qom)