Alasan Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy jadi Dirut Bulog, Erick Thohir Irit Bicara
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir enggan menjelaskan alasan di balik pergantian direktur utama Perum Bulog. Pengumuman pergantian direktur dan jajaran petinggi perusahaan pelat merah itu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir enggan menjelaskan alasan di balik pergantian direktur utama Perum Bulog. Pengumuman pergantian direktur dan jajaran petinggi perusahaan pelat merah itu disampaikan pada Jumat (7/2).
"Nanti kita ngomong, ya," ucap Erick singkat saat ditanya alasan di balik pergantian tersebut pada wartawan saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).
Perombakan jajaran Bulog tersebut, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri masa jabatan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama. Sebagai gantinya, Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog.
"Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog," kata Sekretaris Perusahaan Bulog A. Widiarso dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (8/2).
Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Selain mengangkat Helmy, Erick juga mengangkat Hendra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai direktur keuangan Perum Bulog menggantikan Iryanto Hutagaol.
Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
Bulog saat ini memiliki tugas untuk menyerap 3 juta ton gabah guna melakukan stabilisasi harga beras. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras lokal pada Februari-April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencatat, Bulog sudah memegang dana untuk menyerap beras lokal senilai Rp 23 triliun. Selain itu, Kementerian Keuangan telah menyetujui untuk menambah anggaran senilai Rp 16,6 triliun dalam Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pangan hari ini, Jumat (31/1).
"Jadi, tidak ada alasan Bulog tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah senilai Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen," kata Zulhas di kantornya, Jumat (31/1).
