Anggaran Tersendar, Pembangunan IKN Disebut Bahlil Masih Jadi Target Prabowo
Bahlil Lahadalia menyebut Prabowo Subianto masih menargetkan pembangunan IKN meski anggaran pembangunannya diblokir Kementerian Keuangan.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau terus berlanjut. Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan hingga pemindahan para pejabat negara ke IKN pada 2028.
"IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap jadi target presiden," kata Bahlil di konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.
Pembangunan IKN diklaim masih tetap berjalan meski anggarannya saat ini diblokir Kementerian Keuangan. Meski begitu Bahlil enggan mendetailkan mekanisme pasti penyelesaian pembangunan IKN.
Dia pun tak berkomentar banyak mengenai dampak efisiensi anggaran untuk pembangunan ibu kota baru itu."Jangan merasa seperti karena ketua umum partai semua yang mengerti," kata Bahlil.
Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian Keuangan dibenarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia menjelaskan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN, namun anggarannya saja belum dibuka.
"Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," kata Hasan di Kantor Presidential Communication Office atau PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Hasan mengatakan Prabowo berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. "Anggaran Rp 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.
Selama waktu itu, pemerintah menargetkan pembangunan IKN berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif, selesai dibangun. "Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta," kata dia.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
