Anggota DPR Copot Lencana saat Rapat dengan KKP Soal Pagar Laut: Pak Menteri, Rakyat Tunggu Endingnya
Firman Soebagyo menyinggung adanya kecurigaan dari masyarakat bahwa ada pejabat dari KKP yang turut melindungi para pemilik pagar laut itu.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melepas lencananya saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan () Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025. Firman melakukan itu lantaran kecewa terhadap jawaban Trenggono saat menjelaskan kasus di sejumlah daerah, khususnya di perairan utara Tangerang, Banten.
"Pak menteri, sekarang ini rakyat menunggu ending-nya. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya," kata Firman sembari melepas pin DPR yang semula dipasang di sisi kanan jasnya.
Menurut Firman apa yang dilakukan oleh KKP justru membuat masalah semakin berlarut-larut. Padahal, kata dia, kasus ini sudah mendapat perhatian langsung dari Presiden Subianto. Ia juga malu sebagai wakil rakyat karena muncul skenario bahwa para nelayanlah yang membangun pagar seluas 30,16 kilometer itu.
"Yang paling bahaya ada skenario rakyat yang tidak mengerti, buta hukum, disuruh bikin pengakuan," ucap dia. "Alangkah naifnya negeri kita, rakyat yang sudah susah disuruh mengakui persekongkolan jahat. Padahal ada enam perusahaan di sana yang mendapat legalitas terhadap kepemilikikan," ucap dia.
Tak hanya itu, Firman juga menyinggung adanya kecurigaan dari masyarakat bahwa ada pejabat dari KKP yang turut melindungi para pemilik pagar itu. Pada Menteri KKP, Firman mempertanyakan kebenaran tuduhan tersebut. "Bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan ini? Serius pak," tutur dia.
Mendapati cecaran tersebut, Menteri Trenggono bisa memahami keinginan masyarakat yang ingin kasus ini segera terungkap. Namun, kata dia, KKP membutuhkan waktu untuk memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat. Trenggono juga beralasan bahwa pengawasan laut tidak hanya berada di lembaganya, sehingga ia harus berkoordinasi dengan banyak pihak.
"Insya allah ke depan, kami akan tingkatkan koordinasi pengawasan lagi," ujarnya.
Mulanya, Trenggono menyatakan KKP kecolongan karena adanya keterbatasan sarana dan prasana selama ini. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ia ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penambahan anggaran kementerian.
“Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan laut akibat adanya sarana infrastruktur dan dukungan operasional yang memerlukan pengawalan anggaran serta pengawalan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi Undang-undang Kelautan,” ucap Trenggono pada Kamis, 23 Januari 2025.
