Menteri ATR/BPN Sebut HGB Sidoarjo karena Abrasi, Polda Jatim Bakal Minta Citra Satelit

Surabaya (beritajatim.com) – Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Sidoarjo merupakan hasil abrasi. Terkait dengan klaim tersebut, Polda Jawa Timur berencana akan mengumpulkan data lebih lanjut dan meminta citra satelit.

“Kita kan sinergi dengan stakeholder terkait. Tapi, kita belum tahu (karena abrasi atau tidak). Nantinya kita akan minta citra satelit untuk mengetahui apakah itu betul itu semula tambak lalu abrasi atau memang laut adanya,” kata Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, Kamis (23/01/2025).

Farman menegaskan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, penyidik dan pihak BPN mendapatkan tantangan karena HGB itu dikeluarkan pada tahun 1996 oleh pejabat lama. Selain itu, polisi juga kesulitan untuk memintai keterangan warga sekitar HGB di laut Sidoarjo.

“Kami terus berkoordinasi dengan BPN dan masih melakukan pemetaan. Tantangannya karena pejabat lama (yang mengesahkan) sehingga kita masih mencari dokumen-dokumen. Sementara warga sekitar kebanyakan tidak tahu menahu. Mereka malah tahu dari pemberitaan media,” tutur Farman.

Diketahui, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut bahwa HGB di Laut Sidoarjo disebabkan karena abrasi. Di depan awak media, Nusron mengatakan bahwa lahan itu dulunya adalah tambak perikanan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi abrasi dan saat ini menjadi bagian dari lautan. Klaim Nusron ini disampaikan dengan menunjukkan foto atau peta lahan pada saat sebelum dan sesudah abrasi.

Namun, pernyataan Nusron itu mendapatkan respons negatif. Salah satunya dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang melakukan penelitian terhadap HGB di Laut Sidoarjo itu.

“Sejak tahun 2002 kawasan itu tidak pernah berupa daratan. Hal ini berdasarkan pada citra satelit. Sehingga klaim (Nusron) bahwa sebelumnya HGB itu adalah daratan harus dibuktikan secara transparan oleh BPN kepada publik,” kata Wahyu Eka Setyawan, Direktur WALHI.

Selain WALHI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, orang pertama yang membongkar temuan HGB ini juga melakukan pengamatan citra satelit serupa.

Ia mendapatkan data visual berupa timelapse dari Google Earth, yang merekam perubahan kondisi wilayah HGB tersebut dari tahun 1988 hingga 2022. Ia mengungkap bahwa metode pengamatannya ini berpatokan pada titik koordinat spesifik lokasi yang dianalisis. Tepatnya di koordinat 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E dan 7.354179°S, 112.841929°E. Seluruh data koordinat diambil dari aplikasi Bhumi ATR milik Kementerian ATR/BPN.

“Saya menggunakan fitur timelapse atau historical imagery di Google Earth untuk mendapatkan visualisasi perubahan geografis dari tahun 1988 hingga 2022. Fitur ini memungkinkan pengamatan perubahan kondisi kawasan berdasarkan citra satelit yang terdokumentasi secara berkala,” tuturnya.

Dari berbagai proses yang sudah dilalui, Thanthowy mendapatkan temuan kawasan yang saat ini bersertifikat HGB secara konsisten merupakan pesisir, area mangrove, tambak perikanan, dan laut hingga saat ini.

“Tidak ada bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi daratan untuk pemukiman atau pembangunan,” pungkasnya. (ang/ian)