Bahlil: Ibu Kota RI Pindah ke IKN pada 2028

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahlil Lahadalia memastikan, ibu kota Republik Indonesia akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028 nanti. Hal itu dipertegasnya walaupun saat ini ada isu bahwa anggaran pembangunan wilayah di Pulau Kalimantan tersebut sedang diblokir.

Lebih lanjut, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini, perpindahan ibu kota ke tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, sambung Bahlil, tahapan proses penyelesaian masih terus berjalan.

"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU (Pekerjaan Umum)," kata usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini tidak bisa berkomentar lebih lanjut ihwal mendalami soal-soal pembangunan IKN. Menurut dia, tidak semua ketua umum (ketum) partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur tersebut.

"Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Enggak juga," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan IKN terjadi bukan lantaran efisiensi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Beda lah, beda," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Menurut Zainal, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan pada awal tahun. Ia juga memastikan, dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

Terpisah, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan bahwa isu mengkraknya keberlanjutan pembangunan IKN bukanlah hal yang mengejutkan. Ia mengaku telah memprediksi hal tersebut sejak tiga tahun lalu.

Loading...

sumber : Antara