Bahlil Prioritaskan Konsesi Gas untuk Pasokan Domestik, Siap Larang Ekspor

"Kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Jika kebutuhan domestik belum cukup, kami tidak akan mengizinkan ekspor, ” kata Bahlil

Bahlil Prioritaskan Konsesi Gas untuk Pasokan Domestik, Siap Larang Ekspor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencananya untuk memprioritaskan kebutuhan gas di Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri. 

Dalam rencananya, seluruh konsesi gas di Indonesia akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya di sektor energi dan bahan baku hilirisasi industri.

"Kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Jika kebutuhan domestik belum cukup, kami tidak akan mengizinkan ekspor,” kata Bahlil dalam acara Peresmian Proyek Strategis Kelistrikan, di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1). 

Bahlil mengatakan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka ekspor gas akan kembali dilakukan. 

 Bahlil mengatakan bahwa kebutuhan gas nasional terus meningkat setiap tahun. Pada 2025, gas akan menjadi sumber energi penting untuk mendukung 71% bauran energi terbarukan.

Proyeksi kebutuhan gas nasional mencapai 1.471 miliar British Thermal Units per Day (BBTUD) pada tahun tersebut, dan akan terus meningkat hingga 2.659 BBTUD pada 2034.

"Kita juga sedang membangun jaringan energi yang akan mendukung kebutuhan masa depan, dengan pengembangan kurang lebih 8.000 kilometer jaringan baru," ujarnya.

Bahlil mengatakan, dalam pengembangan energi, pemerintah akan memberikan porsi besar kepada pihak swasta yang kredibel. Dari rencana pembangunan 7,1 GW energi baru, sekitar 60% akan dialokasikan untuk sektor swasta yang memiliki komitmen sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

"Kami pastikan swasta yang terlibat adalah yang memiliki sejarah baik dengan pemerintah, bukan pihak yang hanya mencari keuntungan," katanya.

Bahlil juga menyoroti tantangan besar dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat di wilayah terpencil. Hingga kini, terdapat 340 kecamatan dan 6.700 dusun yang belum mendapatkan akses listrik, yang berdampak pada sekitar 1,3 juta rumah tangga.

 "Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan anggaran sekitar 48 triliun rupiah selama lima tahun ke depan,” katanya.